Usulan Pemilu 2024 Ditunda, AHY: Ide Ajaib

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik pengurus DPD Demokrat Banten dan Riau melalui video conference.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik pengurus DPD Demokrat Banten dan Riau melalui video conference. Putra sulung SBY itu berpesan ke pengurus dan kader partai berlambang mercy tersebut untuk mewaspadai adanya pihak tertentu yang ingin menambah masa jabatan presiden, dengan wacana mengundur pelaksanaan pilpres yang sudah diagendakan tahun 2024.

AHY menyebut penambahan masa jabatan presiden dengan menunda Pemilu 2024 menabrak konstitusi Indonesia.

"Kenapa kita sedang fokus bekerja keras menghadapi pandemi dan keluar situasi ekonomi yang tidak baik ini, kemudian muncul ide ajaib seperti itu," kata Ketua Umum Demokrat, AHY, dalam video conference, saat melantik DPD Demokrat Banten dan Riau, Sabtu (26/02/2022).

Dihadapan pengurus DPD Demokrat Banten dan Riau, AHY menegaskan jika perpanjangan masa jabatan Presiden dan menunda Pilpres 2024, merupakan pelanggaran konstitusi Indonesia. Sehingga harus di suarakan oleh seluruh kader Partai Demokrat.

Dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, jabatan kepala daerah, anggota legislatif hingga presiden sudah di atur lama waktunya.

"Ada yang mulai menyuarakan sebaiknya di undur, menurut saya ini pernyataan yang tidak logis, apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus di patuhi bersama, baik tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten kota," terangnya.

KPU, pemerintah dan DPR menyepakati pemilu digelar pada 21 Februari 2024. Pada pemilu 2024 disebut bakal melibatkan teknologi informasi sebagai bentuk inovasi terbaru.

2 dari 2 halaman

Ada yang Ingin Langgengkan Kekuasaan

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menanggapi ditolaknya hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). AHY juga meminta kader partainya untuk tak euforia berlebihan, meski kepengurusan kubu Moeldoko telah ditolak. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

AHY menduga ada pihak tertentu yang ingin mempertahankan dan tidak ingin kehilangan kekuasaannya, sehingga harus di antisipasi.

Menurutnya, ada pihak yang beralasan penundaan pilpres demi perbaikan ekonomi di massa pandemi dan penanganan covid-19 yang lebih baik lagi. Namun disisi lain, pilkada tetap dilaksanakan di massa pandemi corona.

"Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kekuasaan. Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi atau di pimpin oleh orang-orang itu," jelasnya.

Menteri AHY Bagikan Lima Sertifikat Tanah Wakaf di Masjid Sabilul Huda Jakarta