Politikus NasDem dan Gerindra Kompak, Tolak Penundaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago menolak penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut dia, ini mencederai demokrasi.

"Urgensinya apa? kan pemerintah dan DPR sdh menyepakati pemilu dilakukan serentak di 2024 usulan dan pemikiran yang mencederai demokrasi," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (24/2/2022).

Irma menegaskan, tak ada urgensinya menunda pemilu untuk kepentingan ekonomi. Di sisi lain pemerintah juga sudah mengklaim ekonomi kedepan semakin baik.

"Maka enggak ada alasan untuk relaksasi, jangan malah bikin image kerja pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi seolah tidak berhasil, malah jadi kontraproduktif nanti dengan klaim pemerintah yang yakin pemulihan ekonomi sedang menuju target," jelas dia.

Menurutnya, bila masih ingin jadi pimpinan DPR atau supaya kader partainya terpilih jadi menteri, maka Cak Imin tinggal bertarung di pemilu selanjutnya.

"Siapa tau menang dan nanti dipilih lagi jadi menteri, jangan garuk-garuk yang enggak gatal dengan usulan yang enggak masuk akal-lah," kata Irma.

Senada, Politikus Gerindra Kamrussamad menolak usulan Cak Imin yang menyebut untuk perbaikan ekonomi. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan adalah bagian penggerak ekonomi.

"Pesta demokrasi seperti Pemilu adalah bagian penggerak ekonomi 5 tahun. UMKM justru akan tumbuh seperti Usaha sablon stiker, baju kaos dan alat peraga kampanye lainnya," kata dia.

Kamrussamad menegaskan, pelaksanaan pemilu 5 tahunan merupakan amanat konstitusi sebagai bentuk evaluasi Mandat Rakyat terhadap Presiden, DPR DPD dan DPRD. Hal itu sebagai wujud kontrak sosial dalam mengemban amanat rakyat.

"Penjadwalan Pemilu setiap 5 tahun meruap akan wujud sirkulasi kepemimpinan nasional dan regenerasi Perwakilan rakyat," kata dia.

Karenanya, dia mengajak elemen bangsa menjaga kehidupan politik nasional pada koridor konstitusi.

"Kami mengajak seluruh stakeholder politik nasional kiranya menjaga kehidupan politik nasional senantiasa dibangun diatas koridor konstitusi," kata Kamrussamad.