Hati-Hati, KPK Palsu Minta Rp 7 Juta untuk Buka Blokir Rekening

KPK Tunjukkan Tersangka Kasus Suap Saat Konferensi Pers — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung KPK, Senin (27/4/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) palsu kembali beraksi. Kali ini meminta Rp 7 juta kepada pihak terkait untuk pembukaan rekeng yang diblokir.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tak pernah mengeluarkan surat yang berisi permintaan uang senilai Rp 7 juta untuk membuka blokir rekening.

"Surat palsu ini menyatakan bahwa KPK meminta uang sejumlah Rp 7 juta untuk dapat membuka blokir rekening atau tidak melakukan penyitaan atas uang yang terdapat di dalam rekening pihak tertentu dimaksud," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Dalam surat KPK palsu tertanggal 18 Februari 2022 tersebut, dibubuhkan tanda tangan atas nama Alexander Marwata. Dalam surat itu, Alexander Marwata disebut sebagai Manajemen KPK

Komisi III DPR telah menyelesaikan seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima komisioner pun telah terpilih. Kelimanya adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Me...

2 dari 3 halaman

KPK Tegaskan Tak Pernah Pungut Biaya

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Ali menyebut, tindakan pemblokiran rekening dalam rangka penyidikan suatu perkara oleh KPK dilakukan secara profesional dan akuntabel. Seluruh prosesnya berdasarkan tata cara, ketentuan, dan peraturan yang berlaku, serta melalui kerja sama dengan otoritas terkait.

"KPK juga tidak pernah memungut biaya atas proses penutupan ataupun pembukaan blokir rekening," kata Ali.

3 dari 3 halaman

Surat Palsu Beredar di Bandung dan Kendari

Ali menyebut, sejauh ini surat palsu tersebut beredar di wilayah Bandung dan Kendari. Namun tidak menutup kemungkinan surat serupa juga beredar di wilayah lainnya.

Ali berharap masyarakat berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK. Ali meminta masyarakat tak segan melporkannya saat mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai dengan identitas KPK dan melakukan tindakan kriminal.

"KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya," kata Ali.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
KPK Palsu
Picture First