Tak Hanya Jual Beli Tanah, BPJS Kesehatan Juga Jadi Syarat Bikin SIM hingga SKCK

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi — Pegawai melayani peserta BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kota Tangerang, Rabu (7/1/2020). Iuran BPJS Kesehatan resmi naik per hari ini untuk kelas I menjadi sebesar Rp150.000 per orang per bulan dan Rp100.000 per orang per bulan untuk kelas II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuai polemik lantaran mewajibkan kartu peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah.

Namun ternyata, jual beli tanah bukan satu-satunya aktivitas yang bakal diwajibkan dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi syarat untuk mengurus permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 pada poin 25. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan agar para pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah peserta aktif dalam program JKN.

"Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," bunyi aturan pada poin 25 dikutip, Minggu (20/2/2022).

Jokowi juga meminta kepada Listyo untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program JKN.

Beberapa waktu lalu beredar informasi soal BPJS Kesehatan yang memberikan dana bantuan hingga ratusan juta rupiah. Jangan dulu percaya! Mari kita Cek Faktanya!

2 dari 2 halaman

Pekerja Migran Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Diprediksi Pilih Turun Kelas — Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Lalu Jokowi juga meminta agar Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mewajibkan calon pekerja migran menjadi peserta aktif program JKN.

"Mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri," pada poin 26.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar Kepala BP2MI menyusun dan menetapkan regulasi teknis untuk mendukung pelaksanaan program JKN.

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BP Jamsostek) juga diminta untuk memastikan peserta JKN mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui pemberian identitas peserta.

"Meningkatkan advokasi, kampanye dan sosialisasi program JKN termasuk hak-hak peserta," pada poin 27.

Reporter: Intan Umbari

Merdeka.com

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
JKN
Bisnis
JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional.
Lihat Selengkapnya
JKN
SIM
Publik
SIM adalah singkatan dari Surat Izin Mengemudi.
Lihat Selengkapnya
SIM
STNK
Publik
STNK adalah singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan.
Lihat Selengkapnya
STNK
SKCK
Jual beli tanah