Bappenas Tegaskan Pemindahan IKN Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Ibu Kota Baru — Desain Masjid Agung di Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Kalimantan Timur. (dok. tangkapan layar Instagram @nyoman_nuarta/https://www.instagram.com/tv/CNMqEsMH8NU/)

Liputan6.com, Jakarta - Mewakili Menteri PPN/Ka Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata menyatakan bahwa selama 30-40 tahun terakhir, persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta, dan juga Sumatera.

Karena itu, Pemerintahan Presiden Jokowi pun merancang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Pemindahan IKN tersebut, ujar Rudy, sudah dirancang sejak tahun 2017.

"Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75%. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," ujar Rudy dalam Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara", Jumat (18/2/2022).

Karena itu, sambung Rudy, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur.

"Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa,” ujar Rudy.

Pada tahun yang sama, lanjutnya, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2 persen.

"Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.

Realisasi pembangunan ibu Kota baru Indonesia bakal semakin dekat seiring masuknya pembahasan RUU IKN ke paripurna DPR RI. Berikut sederet fakta-fakta tentang Ibu Kota Baru Indonesia.

2 dari 2 halaman

Zona Hunian Nyaman

Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis, Prof Imron Cotan menyatakan, standar yang ditetapkan WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.

Maka, sambung Imron, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi, yang mana hal tersebut adalah mustahil, karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi.

Dan bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest, tinggal menunggu waktu.

"Maka, tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas", kata Imron.

"Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan," demikian pungkas mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu.

Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
ekonomi
Bisnis
Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.
Lihat Selengkapnya
ekonomi
PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
IKN
Ibu Kota Baru