Geliat Parpol Baru Jelang Pemilu 2024, Optimistis Lolos Verifikasi KPU?

KPU Resmikan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 — Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Ilham Saputra bersama jajaran komisioner mencoblos surat suara sebagai telah diluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (14/2/2022). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ibarat jamur di musim hujan, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sejumlah partai politik (parpol) baru pun bermunculan. Tujuannya tentu saja untuk ikut meramaikan pesta demokrasi se-Indonesia yang telah ditetapkan bakal digelar pada 14 Februari 2024.

Saat ini, parpol-parpol baru itu pun mulai sibuk memperkenalkan diri kepada publik. Agustus 2022 semua parpol yang telah memiliki legalitas kelembagaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun tak semua parpol baru sudah mulai dikenal dan diketahui oleh masyarakat. "Belum ada yang kenal ya, jadi enggak bisa bisa bilang oke atau enggak, mungkin karena segi kinerja belum ketahuan ya," kata Oki Yafie Firdaus, seorang karyawan swasta, kepada Liputan6.com.

Yafie sendiri mengaku mengikuti perkembangan kontestasi politik jelang Pemilu 2024 semenjak work from home (WFH) atau bekerja dari rumah akibat pandemi Covid-19. Namun, hingga saat ini, baru dua parpol yang diketahui oleh Yafie.

Salah satunya yaitu karena adanya kontroversi yang mengakibatkan salah seorang tokohnya sering muncul di publik. Meskipun sering mengikuti perkembangan politik, dia mengaku belum menaruh perhatian besar ke salah satu parpol baru.

Hal serupa diungkap Apri Dwi, seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Apri mengaku tak tahu menahu adanya parpol baru jelang Pemilu 2024. Beda halnya saat penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kata Apri, saat itu ada salah satu parpol baru yang menarik perhatian dan menjadi bahan pembahasan di kelasnya. Bahkan beberapa kali viral di sejumlah media sosial.

"Enggak tahu kalau banyak parpol baru. Kalau waktu 2019 itu tahu karena sempat viral, cari attention-nya dapat ke anak muda tapi yaudah gitu aja," kata dia ke Liputan6.com.

Kendati begitu, parpol baru tetap optimistis untuk ikut serta dalam pendaftaran di KPU. Contohnya Partai Buruh yang saat ini diketuai oleh Said Iqbal yang notabene merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Setelah Iqbal terpilih, Partai Buruh diproyeksikan dapat bersaing dalam Pemilu 2024.

infografis journal — Infografis syarat partai politik ikut Pemilu 2024.(Liputan6.com/Abdillah).

Kesejahteraan Pekerja

Partai Buruh sebelumnya telah memiliki sejarah tersendiri dalam perpolitikan di Indonesia. Iqbal menyebut partai pimpinannya merupakan kelanjutan dari partai sebelumnya atau pimpinan dari Muchtar Pakpahan. Partai Buruh kali ini kembali dihidupkan oleh sejumlah elemen.

Mulai dari organisasi buruh, puluhan konfederasi, hingga forum guru honorer. Dukungan tersebut merupakan bentuk pembeda dengan Partai Buruh sebelumnya yang hanya di dukung oleh satu serikat buruh saja. Kebangkitan Partai Buruh, lanjut dia, bermula pada kekalahan telak dalam pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja menjadi salah satu faktor utama kebangkitan Partai Buruh. Omnibus law adalah pukulan telak kekalahan politik kaum buruh di hubungan industrial," kata Iqbal kepada Liputan6.com.

Partai Buruh, menurut Iqbal berideologi pada Pancasila dengan titik tumpu pasal dua dan lima. Lalu terdapat sejumlah hal yang akan difokuskan oleh Partai Buruh. Yakni mulai dari kedaulatan rakyat, lapangan kerja, anti korupsi, jaminan sosial, kedaulatan pangan, upah layak, hingga pajak untuk kesejahteraan rakyat.

Partai yang saat ini berkantor di kawasan Kramatjati, Jakarta Timur itu mengklaim kepengurusan hingga kantor Partai Pandai sudah tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sudah mencapai 93 persen.

Partai Buruh muncul karena kekecewaan atas berbagai kebijakan negara yang tak mengungungkan buruh, seperti Omnibus Law. Partai Buruh kini tengah merampungkan persyaratan peserta pemilu 2024, dan mengaku siap untuk bersaing dengan partai-partai yang s...

2 dari 2 halaman

Keterwakilan Perempuan 50 Persen

Selain Partai Buruh, ada pula Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) besutan Farhat Abbas. Pendeklarasian partai dilakukan sejak awal Oktober 2020 dengan mengusung visi berserikat menuju Indonesia berdaulat.

Menurut Farhat, kelahiran partainya tersebut karena hilangnya peran pengawasan dan keterwakilan partai-partai yang kini ada di DPR, DPRD provinsi ataupun daerah.

Legalitas Partai Pandai telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly pada 6 Januari 2022. Mereka pun memiliki kantor DPP di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan Partai Pandai center di Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat.

Kata Farhat, Partai Pandai memilik konsep sebagai partai yang rendah hati dan berpihak pada rakyat. Bukan seperti halnya partai yang sudah ada sebelumnya di Indonesia.

"Partai Pandai akan menjadi partai yang memberikan kebebasan kedaulatan. Partai federal, partai otonomi yang anti monarki absolute yang anti oligarki dan anti feodal," kata Farhat kepada Liputan6.com.

Partai Pandai mengklaim nantinya akan ada 50 persen keterwakilan perempuan. Jumlah tersebut lebih besar 20 persen dari persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut dia, meskipun keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, nyatanya hanya 18 persen.

Lalu akan memberikan kedaulatan otoritas kepada daerah atau menjadi partai otonomi daerah. Hal itu dinilai mempermudahkan masyarakat di setiap wilayah untuk melakukan perbaikan. Saat ini lanjut dia, struktur kepengurusan Partai Pandai sudah tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

Sedangkan untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota masih untuk dikejar untuk memenuhi syarat pendaftaran di KPU.

"Kita hanya tinggal Bengkulu dan Kaltara kita masih seleksi karena Dapilnya untuk anggota DPR RI itu hanya 3 kursi saja tapi memang itu untuk Gorontalo, Kaltara, Bangka Belitung kita dapat kesulitan untuk kepengurusan partai. Karena kompetensi nya itu sangat ketat disitu, tapi sudah teratasi dan teman-teman bisa bergabung dan kita lolos di Pemilu 2024," ucapnya.

Nantinya jika proses verifikasi KPU dinyatakan lolos, Partai Pandai mengharapkan dapat mewakili di parlemen. Farhat pun optimistis partainya akan lolos pendaftaran Agustus nanti.

"Yakin dan siap, orang-orang baru orang orang yang memiliki visi misi positif untuk bangsa ini bukan orang yang mempertahankan kekuasaan suaminya. Saat ini banyak kekuasan dari bapak ke anak dari sepupu keluarga petinggi partai yang bertengger di kekuasaan Indonesia," ujar Farhat.