KPK Dalami Intervensi Mu'min Ali Gunawan hingga Haji Isam dalam Suap Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bakal mendalami peran pemilik sejumlah perusahaan dalam skandal suap pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

"Itu juga akan dilihat sejauh mana para pemilik perusahaan melakukan intervensi dalam proses penghitungan pajak perusahaan yang bersangkutan," ujar Alex dalam keterangannya, Jumat (18/2/2022).

Diketahui, tiga perusahaan besar memberikan kuasa kepada konsultan pajak untuk kongkalikong kepada pejabat pajak. Tiga perusahaan besar itu yakni PT Bak Pan Indonesia (Bank Panin) milik Mu'min Ali Gunawan, kemudian PT Jhonlin Baratama milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, dan PT Gunung Madu Plantations.

Alex menyatakan peran para pemilik perusahaan bakal didalami lantaran KPK terus mengembangkan kasus ini. Teranyar, KPK menahan dua Konsultan Pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM) pada, Kamis, 17 Februari 2022 kemarin.

"Akan kita lihat, sejauh mana direksi-direksi perusahaan tersebut itu ikut terlibat proses penghitungan yang sudah diwakili dan dipercayakan oleh konsultan pajak. Nanti didalami dalam proses penyidikan," kata Alex.

Dalam kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak, KPK sudah menetapkan banyak tersangka. Yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Angin Prayitno Aji (APA) serta bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Kemenkeu Dadan Ramdani (DR).

Kemudian, tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM), dan Agus Susetyo (AS), serta seorang kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL). Selanjutnya, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan (WR) dan eks Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak (AS).

Empat pejabat pajak yakni Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, dan Alfred Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara tiga konsultan serta satu kuasa wajib pajak merupakan pihak pemberi suap.

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdan sudah divonis bersalah. Angin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, sedangkan Dadan Ramdani divonis 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider 2 bulan kurungan.

Hakim menyatakan keduanya menerima suap terkait perhitungan pajak tiga perusahaan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama dengan Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian selaku Tim Pemeriksa Pajak.

Angin dan Dadan disebut menerima suap senilai Rp 15 miliar dan Sin$4 juta atau sekitar Rp 42.169.984.851 dari para wajib pajak. Jika dihitung, total dugaan suap yang keduanya terima Rp 57 miliar. Pemberian uang itu untuk merekayasa hasil penghitungan wajib pajak perusahaan tersebut.

Adapun rincian penerimaan uang, yaitu sekitar Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan Rp 15 miliar yang diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations.

Lalu pada pertengahan tahun 2018 sebesar Sin$500 ribu yang diserahkan oleh Veronika Lindawati sebagai perwakilan PT Bank Panin Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar. Kemudian, sekitar Juli-September 2019 senilai total Sin$3 juta diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama.

Dalam surat dakwaan jaksa, tim pemeriksa pajak menemukan potensi pajak tahun pajak 2016 untuk PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 6.608.976.659 dan tahun pajak 2017 sebesar Rp 19.049.387.750.

Agus Susetyo pada 29 Maret 2019 meminta tim pemeriksa pajak merekayasa tahun pajak 2016-2017 PT Jhonlin Baratama menjadi Rp 10 miliar. Agus menjanjikan fee sebesar Rp 50 miliar terkait pengurusan pajak tersebut. Akhirnya ketetapan pajak masa pajak tahun 2016 dan 2017 direkayasa senilai Rp 10.689.735.155.