Desak Aturan Baru JHT Dicabut, Partai Buruh Surati Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Desakan agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT dicabut semakin kuat setelah Partai Buruh turut menolak aturan tersebut.

Bahkan, Partai Buruh menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa (15/2/2022) untuk meminta pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.

"Partai Buruh bersama KSPI sudah mengirimkan surat kepada bapak presiden RI bapak Joko Widodo untuk segera memerintahkan Menaker ibu Ida Fauziah mencabut Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tersebut," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, Selasa (15/2/2022).

Dalam surat tersebut, Partai Buruh juga meminta Presiden Jokowi membatalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan dikembalikan seperti aturan JHT yang lama.

"Diberlakukan lagi Permenaker No. 19 tahun 2015 yang intinya membolehkan pekerja buruh yang terPHK mundur diri pensiun dini atau alasan apapun yang sudah tidak lagi bekerja bisa mengambil atau mencairkan dana JHT paling lama satu bulan setelah ter-PHK atau mengundurkan diri atau pensiun dini atau apapun keluar dari perusahaan," terang Said.

Pria yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI ini menduga, Menaker Ida mengeluarkan aturan Permenaker ini tanpa diskusi dengan Presiden Jokowi. Sebab, aturan baru itu malah membuat muncul gejolak di masyarakat luas. Bahkan sampai muncul petisi online penolakan atas aturan baru JHT tersebut.