Omicron Melonjak, PKS Minta PTM 100 Persen Segera Dievaluasi

Oleh Delvira Hutabarat pada 27 Jan 2022, 18:03 WIB
Diperbarui 27 Jan 2022, 18:03 WIB
.Jakarta Gelar Pembelajaran Tatap Muka 100 persen
Perbesar
Guru memberi materi kepada siswa saat pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 01 Pondok Labu, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemprov DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) setiap hari dengan jumlah siswa setiap kelas mencapai 100 persen dari kapasitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti PTM 100 persen seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Netty menyebut pembelajatan jarak jauh (PJJ) berpotensi membuat learning loss, namun saat ini kesehatan siswa terpenting.

"Kita memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" kata Netty dalam pada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Anggota Komisi X ini juga mengingatkan bahwa para orang tua/wali tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ.

"Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" Katanya.

Netty juga mencontohkan di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, anak-anak yang mendominasi RS.

“Anak-anak di bawah 12 tahun yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami" katanya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pemerintah Diminta Dengae Saran Ahli

Oleh karena itu Netty juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan.

"Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya