Ketua MA: Jangan Harap Publik Percaya Lembaga Peradilan Selama Masih Ada Hakim Gadaikan Integritas

Liputan6.com, Jakarta Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengatakan tertangkapnya hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindakan memalukan. 

"Kejadian tersebut telah mencoreng wajah peradilan, sekaligus menjatuhkan harkat dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya," kata Syarifuddin dalam sambutannya saat acara pembinaan, di Batam, Kamis (27/1/2022). 

Syarifuddin menyampaikan para pimpinan di MA telah mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak melakukan tindakan tercela maupun melawan hukum. Karena itu bisa dengan mudah mencoreng lembaga tersebut.

"Hal itu akan merusak semua capaian dan prestasi yang telah dibangun dengan susah payah. Namun kenyataannya masih saja ada yang nekat untuk melakukannya. Oleh karena itu, terkait masalah integritas ini akan menjadi fokus perhatian saya dalam pembinaan kali ini," katanya.

Menurutnya, sebanyak apapun prestasi yang telah kita capai oleh institusi penegak hukum, seolah-olah tidak ada artinya bila ada satu atau dua hakim atau aparatur peradilan yang melakukan tindakan tercelah.

"Ibarat sebuah pribahasa mengatakan, bahwa nila setitik dapat merusak susu sebelanga," tambahnya.

Dengan adanya kasus OTT di PN Surabaya, dia berharap hal itu menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali. Karena ketika satu orang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, akibatnya akan ditanggung seluruh jajaran.

"Kita semua merasa terpukul dengan kejadian OTT tersebut. Namun saya berpesan kepada para hakim dan  aparatur peradilan lainnya yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan senantiasa menjaga integritasnya dengan baik, jangan putus asa dan berkecil hati," imbaunya.

Maka, dia juga meminta kepada para jajarannya agar terus mempertahankan integritas yang sudah dijalankan selama ini. Agar nama baik instansi peradilan kembali terjaga.

“Jangan berharap publik akan percaya pada lembaga peradilan, sepanjang masih ada hakim dan aparatur peradilan yang menggadaikan integritasnya. Oleh karena itu, hakim dan aparatur peradilan yang tidak berintegritas ibarat tumor dalam tubuh, untuk mengobatinya harus dipotong agar tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain," tegasnya.