PAN Usul Penerapan Restorative Justice Polri Bisa untuk Perkara Korupsi

Oleh Delvira Hutabarat pada 24 Jan 2022, 15:50 WIB
Diperbarui 24 Jan 2022, 15:50 WIB
Anggota Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh usai rapat dengar pendapat tentang penyelenggaraan pilkada di Riau.
Perbesar
Anggota Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh usai rapat dengar pendapat tentang penyelenggaraan pilkada di Riau. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Politikus PAN Pangeran Khairul Saleh meminta Polisi tidak hanya menerapkan restorative justice ke perkara kecil saja tapi juga ke perkara besar seperti kasus korupsi.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Saya mengusulkan kalau perkara restorative justice ini hanya terkait perkara ringan dan kecil saja, bagaimana kalau kasus besar yang menarik perhatian termasuk kasus korupsi bisa diselesaikan dengan restorative justice," kata Pangeran, Senin (24/1/2022).

Dia mencontohkan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya dan Asabari. Apabila lewat restorative justice, maka uang polis para korban bisa dikembalikan.

"Seperti kasus Jiwasraya kasus hukum selesai, pelakunya dihukum, para nasabah yang kurang lebih 250 ribu polis sampai sekarang masih belum bisa menerima uang mereka, kalau sepanjang bisa mengembalikan uang negara, saya saran mungkin bisa polisi berani juga kasus besar melaksanakan restorative justice," ungkap Pangeran.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Bisa Menghemat Anggaran

Pangeran menyebut penerapan restorative justice adalah terobosan luar biasa yang bisa menghemat banyak anggaran negara.

"Saya apresiasi penyelsaian perkara melalui restorative justice, ada 11.811 perkara yang telah diselesiakan Ini sebuag terobosan hukum yang luar biasa dan sangat membantu masyarakat, termasuk percepatan Penyelesaian perkara, penghematan anggaran negara," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya