Anies Gelar Formula E Dibanding Normalisasi, Ketua DPRD: Takut Disebut Tukang Gusur

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut pelaksanaan balap mobil listrik atau Formula E berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2019.

Menurut Prasetyo, Perda APBD Perubahan 2019 adalah tentang pembayaran commitment fee atau biaya komitmen sebesar Rp 560 milliar.

"Menariknya, pembayaran commitment fee itu dilakukan sebelum Perda disahkan. Sementara Pak Anies telah membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminjam uang kepada Bank DKI. Perda APBD perubahan 2019 justru bukan untuk membayar commitment fee formula E, tapi membayar utang ke Bank DKI," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Politikus PDIP tersebut menilai Anies Baswedan tebang pilih dalam melaksanakan Perda. Sebab jika Formula E merupakan amanat Perda, Prasetyo menyebut banyak ribuan pagu anggaran kegiatan dalam setiap APBD yang disahkan dan harus dilaksanakan.

Salah satunya yakni mengenai normalisasi sungai di Jakarta sebagai bentuk penanganan banjir. Dia mengatakan, amanat normalisasi masuk dalam APBD perubahan 2019.

"Tapi faktanya gubernur tidak melaksanakan perintah Perda tersebut dan tidak mau melaksanakan pembebasan lahan. Gubernur takut disebut tukang gusur," ucap Prasetyo.