Jokowi Tegaskan Pentingnya 5 Poin Konsensus ASEAN untuk Masalah Myanmar

Oleh Nanda Perdana Putra pada 22 Jan 2022, 19:53 WIB
Diperbarui 22 Jan 2022, 19:53 WIB
FOTO: Pidato Virtual Presiden Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB
Perbesar
Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). Jokowi menyebut potensi kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik Myanmar harus jadi fokus bersama. (UN Web TV via AP)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar.

Dalam perbincangan via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, yang juga memegang keketuaan ASEAN, Jokowi menyatakan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 21 Januari 2022.

Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima butir konsensus pada kesempatan kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar. Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun.

"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," jelas dia.

Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN agar dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

"Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," kata Jokowi.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Usulan Pembentukan Troika

Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno hadir dalam ASEAN Leaders Meeting bersama dengan para pemimpin negara ASEAN dan fokus membahas isu Myanmar.
Perbesar
Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno hadir dalam ASEAN Leaders Meeting bersama dengan para pemimpin negara ASEAN dan fokus membahas isu Myanmar di Jakarta, Sabtu (24/4). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Indonesia tetap konsisten bahwa selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan. Prinsip ini juga berlaku bagi rencana pelaksanaan Retreat para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan untuk pertemuan-pertemuan lainnya.

Sementara itu, Jokowi menanggapi serius usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu atau Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus. Dia meminta agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Dia juga sepakat atas usulan pembentukan consultative meeting yang terdiri atas Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar, dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

"Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," kata Jokowi menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya