DPR Akan Bentuk Panja Pertanyakan Vaksin Kadaluwarsa hingga Booster

Oleh Liputan6.com pada 21 Jan 2022, 20:32 WIB
Diperbarui 21 Jan 2022, 20:32 WIB
Gedung DPR
Perbesar
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IX DPR RI berencana membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas terkait vaksin Covid-19. Hal ini menyusul pernyataan Menkes Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR yang menyebutkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa.

Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago membenarkan hal tersebut. Dia menyebut bukan hanya soal vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa saja.

"Tidak hanya untuk yang expired saja tapi menyeluruh," kata Irma saat dikonfirmasi, Jumat (21/1/2022).

Politikus NasDem ini menjelaskan, perlunya panja ini adalah untuk menelusuri besaran anggaran vaksin Covid-19. Terlebih mengecek kebenaran vaksin kedaluwarsa merupakan donasi gratis.

"Komisi IX butuh informasi terkait berapa anggaran untuk beli vaksin keseluruhan, vaksin expired dan vaksin hibah, juga terkait vaksin booster," ungkap Irma.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati juga mengusulkan dibentuk panja vaksin, untuk mendapatkan gambaran secara transparan.

Usulan panja ini disebutkan dia merupakan bentuk moral sekaligus tanggungjawab Fraksi PKS di DPR RI dalam rangka mendukung suksesnya kebijakan vaksinasi dalam menurunkan kurva Covid-19 di Indonesia. Dimana pelaksanaannya ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Usul Bentuk Panja Vaksin

"Untuk vaksin booster ini sedang kami persoalkan, kenapa tidak ada yang halal. Ini pasti akan menghambat booster, pada dosis pertama dan kedua saja dari 514-an daerah baru 244 daerah yang vaksinasinya terbaru sekitar 60 persen. Ini masih menjadi PR besar," tegas Kurniasih dalam diskusi 'Vaksin Halal Untuk Umat' di Jakarta, Jumat 14 Januari 2022.

Kurniasih memandang, sejak awal pihaknya sudah meminta agar pembelian vaksin hafus sesuai dengan hitungan. Hal itu dikarenakan, bukan karena persoalan halal atau tidaknya sebuah vaksin saja, namun juga menyangkut insentif sebesar Rp 8,3 Triliun dan capaiannya yang belum maksimal.

"Ini kan yang dibelanjakan pakai uang APBN. Kami mendorong dibentuknya Panja Vaksin," sambungnya.

Diketahui, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.

"Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," ungkap Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ditulis Kamis (20/1/2022).

Indonesia mendapatkan donasi merek vaksin Covid-19 paling banyak berupa AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Antara vaksin hasil donasi dan pembelian langsung pun bisa dibedakan, yang dapat dicek melalui barcode pada masing-masing vaksin.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya