Jokowi ke OJK: Modus Kejahatan Keuangan yang Rugikan Masyarakat Tak Boleh Terjadi Lagi

Oleh Lizsa Egeham pada 20 Jan 2022, 11:46 WIB
Diperbarui 20 Jan 2022, 11:46 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Perbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pernyataan tentang impor beras di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (26/3/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan di sektor keuangan.

Jokowi menilai pengawasan yang kendor berpotensi menimbulkan berbagai modus kejahatan keuangan yang dapat merugikan masyarakat.

"Di masa sulit pengawasan tidak boleh kendor. Karena pengawasan yang lemah akan membuka celah membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," jelas Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau secara virtual, Kamis (20/1/2022).

Menurut dia, sektor jasa keuangan dan sektor riil harus saling mendukung dan saling menguatkan. Pasalnya, perekonomian nasional tidak dapat berjalan baik dan berkelanjutan tanpa tanpa sektor jasa keuangan yang baik.

"Tetapi sektor jasa keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor riil," katanya.

Jokowi menekankan sektor jasa keuangan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa menggerakkan sektor riil. Hal ini dapat menyebabkan munculnya skema ponzi, investasi bodong, penipuan investasi, dan ragam model penipuan yang yang sangat merugikan masyarakat.

"Persoalan-persoalan aeperti ini juga menjadi tugas kita bersama dan OJK sebagai motornya," ujar Jokowi.

Disisi lain, Jokowi menyampaikan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor-sektor tertentu.

Di saat yang sama, juga telah terjadi global supply chain disruption yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang semakin tidak menentu.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

bantu Sektor Informal dan UMKM

20151104-OJK
Perbesar
Tulisan OJK terpampang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi menuturkan diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, detail, efektif, serta penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan ekonomi.

Untuk itu, kata Jokowi, kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi Covid 19.

"Khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan, serta dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan dan kita harapkan bahkan bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan berbagai Inovasi dan terobosan," tutur Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya