KPK Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Suap Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi

KPK Tahan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Bersama Delapan Tersangka Lainnya — Tersangka Wali Kota Bekasi Effendi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Sebanyak 9 tersangka dihadirkan termasuk Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi usai Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membeberkan hasil perkembangan perkara, kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi dengan Tersangka Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 8 orang lainnya. Terbaru, KPK kembali melakukan penggeledahan di tiga lokasi yakni Bekasi, Jakarta, dan Bogor.

"KPK telah melakukan penggeledahan lanjutan kemarin, Senin 10 Januari 2022. Penggeledahan ada di 3 lokasi berbeda di kantor dan rumah kediaman dari para tersangka dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara," tulis Ali dalam pesan singkat diterima, Selasa (11/1/2022).

Hasilnya, KPK kembali menyita berbagai dokumen terkait proyek ganti rugi lahan di Bekasi. Selanjutnya, KPK akan memanggil sejumlah saksi yang akan dipanggil secara bergilir ke KPK untuk melakukan verifikasi temuan dokumen tersebut.

"Verifikasi bukti-bukti dengan dugaan perbuatan para Tersangka akan segera dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada para saksi yang akan segera dipanggil oleh Tim Penyidik," Ali menandasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi diciduk bersama 11 orang dari ASN dan pihak swasta.

2 dari 2 halaman

Tetapkan 8 Tersangka

KPK telah menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat sebagai tersangka. Selain Rahmat, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.

Delapan tersangka lain tersebut, yakni Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Penetapan tersangka terhadap mereka berawal dari operasi tangkap tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada Rabu, 5 Januari 2022 hingga Kamis, 6 Januari 2022 di Bekasi dan DKI Jakarta.

Paparan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Terkait Penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (tengah) mengenakan rompi orange usai mengikuti konferensi pers penahanannya sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/5/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Wali Kota Bekasi
Rahmat Effendi