Survei: Tren Opini Publik soal Penegakan Hukum di Indonesia Buruk Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa tren opini publik yang menganggap kondisi penegakan hukum di Indonesia memburuk meningkat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mencatat, kondisi ini meningkat seiring terpaan pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun menerjang Tanah Air.

"Kalau kita lihat data tren, meskipun mayoritas masyarakat mengatakan penegakan hukum nasional itu lebih banyak yang mengatakan baik, tetapi yang mengatakan buruk cenderung meningkat dibanding sebelum pandemi," kata Burhan dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia secara daring pada Minggu (9/1/2022).

Burhan mencatat, pada 2019 silam publik yang menyatakan kondisi penegakan hukum baik masih di kisaran angka 44 persen. Kemudian pada awal 2020 meningkat jadi 46 persen. Dan dalam survei terbaru pada Desember lalu 2021 terjun ke angka 41 persen.

Sementara mereka yang menganggap kondisi penegakan hukum buruk pada 2019 lalu ada di angka 8,7 persen. Kemudian merangkak naik ke angka 12,2 persen. Dan dalam survei terbaru bertengger di angka 11,4 persen.

Sementara mereka yang menyatakan kondisi penegakan hukum dalam keadaan sedang pada Desember 2021 ini ada 31,9 persen.

Indikator Politik Indonesia juga merekam opini publik soal kondisi keamanan di Indonesia. Burhan mengatakan, mereka yang menilai kondisi keamanan Indonesia baik-baik saja masih mayoritas, yakni 58 persen.

Sementara yang bilang sedang ada 29,5 persen. Dan hanya sekitar 11 persen orang menganggap kondisi keamanan di Indonesia buruk dan sangat buruk.

"Lagi-lagi tren ini mengatakan sesuatu, trenya dibanding Januari 2020 persis sebelum pandemi itu juga sedikit menurun," kata Burhan.