Survei: Mayoritas Publik Nilai Pemberantasan Korupsi Era Jokowi Memburuk

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas publik menganggap kondisi pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memburuk. Hal itu terungkap lewat survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Dalam survei terbarunya, Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa 36,9 persen masyarakat menganggap pemberantasan korupsi di Indonesia memburuk. Hanya ada 25,7 persen yang bilang baik dan 3,6 persen menganggap sangat baik.

Sementara yang menyatakan kondisi pemberantasan korupsi dalam keadaan sedang ada 27,7 persen.

"Ini masyarakat secara umum ya dari Papua sampai Aceh, dari Miangas sampai Rote, baik yang tidak punya telepon atau yang punya telepon, baik yang pendidikannya menengah ke atas atau yang menengah ke bawah," kata Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring pada Minggu (9/1/2022).

"Tapi overall kalau Ibu/Bapak sekalian cek itu pendapat mereka soal kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang lebih banyak yang mengatakan buruk atau sangat buruk," sambungnya. 

Indikator Politik Indonesia juga mencatat bahwa tren opini publik yang menganggap kondisi penegakan hukum di Indonesia memburuk mengalami kenaikan. Kondisi ini meningkat seiring terpaan pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun menerjang Tanah Air.

"Kalau kita lihat data tren, meskipun mayoritas masyarakat mengatakan penegakan hukum nasional itu lebih banyak yang mengatakan baik, tetapi yang mengatakan buruk cenderung meningkat dibanding sebelum pandemi," ujar Burhan.

Burhan mencatat, pada 2019 silam publik yang menyatakan kondisi penegakan hukum baik masih di kisaran angka 44 persen. Kemudian pada awal 2020 meningkat jadi 46 persen. Dan dalam survei terbaru pada Desember lalu 2021 terjun ke angka 41 persen.

Sementara mereka yang menganggap kondisi penegakan hukum buruk pada 2019 lalu ada di angka 8,7 persen. Kemudian merangkak naik ke angka 12,2 persen. Dan dalam survei terbaru bertengger di angka 11,4 persen.

Sementara mereka yang menyatakan kondisi penegakan hukum dalam keadaan sedang pada Desember 2021 ada 31,9 persen.