HEADLINE: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ditangkap, OTT KPK Tak Bikin Koruptor Kapok?

Liputan6.com, Jakarta Bekasi kembali lagi didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini lembaga anti rasuah menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Rabu 5 Januari 2021. Sebelumya, pada 2018 KPK menangkap Bupati Bekasi Nenang Hasanah terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang. Jauh sebelumnya, Wali Kota Mochtar Mohammad juga tersandung korupsi pada 2012.

Selang satu hari dari penangkapan, Rehmat Effendi yang merupakan politikus Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan RE, Wali Kota Bekasi sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Selain Rahmat Effendi, KPK juga menjerat tersangka lainnya dalam OTT kali ini. Mereka adalah Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA), Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tim penindakan KPK pun menyita uang sekitar Rp 5 miliar. "Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar (tunai) dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 miliar," ujar Firli.

Rahmat Effendi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menahan delapan tersangka lainnya dalam kasus ini.

Firli menyayangkan pejabat Kota Bekasi terlibat kasus korupsi lagi. Menurut dia, gejala seperti ini maka pemberantasan korupsi tak cukup hanya dengan tiga cara yang selama ini digalakkan.

"Tak cukup dengan penindakan, tak cukup pencegahan, tak cukup pendidikan. Tapi tiga strategi itu harus kita terapkan. Karenanya, pada hari anti korupsi sedunia kami sampaikan dengan membawa formula baru yaitu orkestrasi pemberantasan korupsi. Kita akan kolaborasikan tiga hal tadi," jelas Firli.

"Boleh saja kita hari ini melakukan penangkapan, tapi esok kita turunkan deputi pencegehan untuk perbaikan sistem agar tak terjadi lagi kasus korupsi," sambungnya.

Dia menyebut, korupsi pada pengadaan barang dan jasa menjadi modus klasik yang melibatkan banyak pihak, dari rangkaian perencanaan-pelaksanaan-hingga pengawasannya. Di mana dampakakhirnya adalah penurunan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sebagai produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"KPK mengingatkan, tanggung jawab seorang kepala daerah atas amanah rakyat adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang mensejahterakan masyarakatnya. Bukan justru mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kewenanganannya," kata Firli.

"Demikian halnya, pelaku usaha juga harus punya komitmen yang sama dalam upaya membangun budaya antikorupsi, melalui praktik bisnis jujur, berintegritas, dan menghindari praktip suap," sambungnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, OTT sebenarnya efektif jika dibarengi dengan sanksi yang efektif.

"OTT itu hanya bisa maksimal jika terhadap pelaku dijatuhkan sanksi pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih serta pemiskinan," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (6/1/2022).

Menurut Feri hukuman penjara tak semata-mata membuat pelaku jera. "Jadi tidak bisa penjara semata-mata jika setelah keluar masih bisa dipilih dan tetap kaya," jelas dia.

Feri juga memandang, perlu pembenahan terhadap sistem partai politik dan kepemiluan kita yang dipandang bermasalah. Proses kandidasi yang terlebih menggunakan uang mahar harus segera disudahi.

Menurut dia, sebenarnya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah cukup sebenarnya untuk membuat efek jera bagi para kepala daerah yang mencoba membandel.

Dirinya memandang ini efektif daripada menunggu Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk bisa diketok dan dijadikan hukum positif di Indonesia.

"Kalau seluruh kejahatan korupsi digunakan pasal TPPU maka upaya memiskinkan koruptor akan jadi kenyataaan dan akan memberikan penjeraan yang kuat," ungkap Feri.

Dia pun menepis bahwa menerapkan hukuman mati bagi pelaku koruptor bukan langkah solutif. Karena berpotensi untuk pencitraan penguasa atau kepentingan politik.

"Ketimbang hukuman mati yang berpotensi menyingkirkan lawan politik atau hanya sekedar basa-basi, yang hanya diperuntukan bagi koruptor yang bukan orang partai tertentu," jelas Feri.

Biaya Politik Tinggi

Pakar psikologi politik Hamdi Muluk menduga, masih banyaknya kepala daerah yang tak kapok melakukan korupsi lantaran harus mengembalikan ongkos politik yang besar saat maju.

"Saya kira kita harus memikir ulang sistem pilkada langsung yang high cost, cenderung tidak masuk akal. Dulu kalau enggak salah ada kajian berapa orang keluar keluar duit waktu maju jadi kepala daerah. Mahal sekali. Jadi itu imbasnya, setelah terpilih harus balas budi atau ya kayak jual beli jabatan gitu," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (6/1/2021).

"Atau terima uang dari para penyogok, kebanyakan penguasa hitam yang sebelumnya ikut biayaain selama kampanye," sambungnya.

Mungkin, sambung Hamdi, memikirkan pikir ulang sistem pilkada langsung apakah masih layak dipakai atau tidak.

Dia juga memandang, bukan hanya itu masalahnya. Konsekuensi dari terlalu banyak partai, kemudian tak mengakar di masyarakat membuat kader partai sulit diterima publik.

"Kalau kurang dikenal, tidak punya jejak konstituensi yang mapan, sehingga kalau maju ke kontestasi politik perlu banyak biaya memperkenalkannya," kata Hamdi.

Dia pun mendorong agar perlu penyederhanaan partai, jadi hanya tinggal empat atau lima. Kemudian pembiayaan kampanye bisa lewat APBN tak dibebankan ke kandidat.

"Kalau partai sudah sedikit dan punya akar kuat di masyarakat dan kader berakar, dia enggak butuh biaya banyak memperkenalkan diri selama proses pemilu. Kalau udah sampai ke tahap itu, baru akar korupsi hilang. Selagi itu belum jalan, korupsi sulit diberantas," jelas Hamdi.