Jadi Tersangka, Medina Zein: Tidak Masalah, Hargai Proses Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Selebgram Medina Zein tidak mau ambil pusing terkait status tersangka yang disandangnya atas kasus pencemaran nama baik. Dia mengaku siap menjalani proses hukum.

"Aku tidak masalah. Hargai proses hukum dan siap dengan semuanya," ucap Medina Zein di Polda Metro Jaya, Rabu (5/1/2022).

Penasihat hukum Medina Zein, Djamalluddin Koedoeboen menambahkan, kliennya dipastikan bersikap kooperatif dalam menghadapi persoalan kasus pencemaran nama baik. "Klien kami tanggung jawab secara hukum nanti kami lihat saja," ucap dia.

Sebelumnya, polisi menetapkan Medina Zein sebagai tersangka terkait kasus pencemaran nama baik. Kasus ini diusut oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah menerima laporan dari selebgram Marissya Icha.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti permulaan untuk menjerat Medina Zein sebagai tersangka.

"Hari ini Polda Metro Jaya telah menetapkan Medina Zein sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Rabu (5/1/2022).

Video Top 3 hari ini ada berita terkait Ahmad Dhani bebas, hasi tes urine Medina Zein positif mengandung amfetamin, dan Rose Blackpink dikabarkan sedang berlibur di Bali.

2 dari 2 halaman

Mediasi Gagal

Zulpan meneramgkan, penyidik sebetulnya telah memfasilitasi pelapor, Marissya Icha dan Medina Zein untuk melakukan mediasi.

Sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat telegram bernomor: ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang pedoman penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan.

Namun, proses mediasi berjalan buntu sehingga kasus ini berlanjut sampai pada tahap penyidikan.

"Sudah dilakukan upaya mediasi kepada mereka namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ sehingga kasus berlanjut sampai hari ini penyidik menetapkan Medina Zein sebagai tersangka," ujar dia.

Medina Zein dipersangkakan melanggar Pasal 310 KUHP, dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.