AJI: Ada 43 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis selama 2021

Demo Tolak Kekerasan terhadap Wartawan — Seorang wartawan membentangkan poster saat aksi solidaritas tolak kekerasan terhadap jurnalis di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan sebanyak 43 jurnalis mengalami kekerasan sejak 1 Januari sampai 25 Desember 2021. Kekerasan yang dialami pun bervariasi.

Ketua Divisi Advokasi AJI Erick Tanjung mengatakan 43 kasus kekerasan pada jurnalis terdiri dari sembilan teror dan intimidasi, tujuh kekerasan fisik, dan tujuh pelarangan peliputan.

Aksi Bersihkan Pantai Manado Saat Momen Hari Peduli Sampah Nasional

"Lalu tujuh ancaman, lima serangan digital, empat penuntutan hukum, tiga penghapusan peliputan, dan satu penahanan," kata Erick dalam konferensi pers, Rabu (29/12/2021).

Erick juga menyatakan terdapat sejumlah pelaku kekerasan yang dialami para jurnalis. Kata dia, polisi menempati urutan pertama dengan 12 kasus.

Kemudian urutan kedua oleh orang tidak dikenal sebanyak 10 kasus, aparat pemerintah ada delapan kasus. Pekerja profesional dan warga masing-masing empat kasus.

"Birokrat, jasa, ormas, perusahaan, dan TNI masing-masing satu kasus," ucapnya.

Wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam Wartawan Hitam Jakarta mengecam kekerasan yang dilakukan Polisi saat unjuk rasa di Gedung DPR/MPR.

2 dari 2 halaman

Berita Sesuai Fakta Diklaim Hoaks

Erick juga menyatakan tren kasus kekerasan yang terjadi yaitu kepolisian melabeli karya jurnalistik kredibel dengan stempel hoaks atau berita bohong. Misalnya pemberitaan dari Kompas, Republika.co.id, dan Project Multatuli.

Selanjutnya yaitu tindakan memata-matai dan menguntit terhadap jurnalis tim Indonesialeaks (Suara.com, Tempo, Jaring, Tirto.id, Independen.id, KBR, The Gecko Project) yang menginvestigasi liputan mengenai polemik tes wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Dewan Pers mencatat ada 44 perkara yang dikoordinasikan Kepolisian dengan Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran UU ITE sepanjang 2021," jelas dia.