Periksa 3 Saksi, KPK Dalami Dugaan Pemberian Fee Proyek IPDN di Kemendagri

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institus Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa, Sulawesi Utara.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, tiga orang saksi diperiksa untuk mendalami dugaan pemberian fee proyek pembangunan IPDN untuk pihak tertentu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan adanya dugaan beberapa pertemuan antara saksi dan tersangka DP (Dono Purwoko) dkk untuk membahas terkait pemberian sejumlah fee proyek bagi pihak-pihak tertentu di Kemendagri," kata Ali kepada wartawan, Selasa (‪28/23/2021‬).

Ali merinci, ketiga saksi yang diperiksa KPK adalah pegawai PT Adhi Karya, Didi Kustiadi; Direktur PT Kharisma Indotarim Utama, Mulyawan; dan mantan pegawai PT Adhi Karya, Ari Prijo Widagdo.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri, Dudy Jocom sebagai tersangka.

KPK akan memeriksa Remon Debal Deputi Project PT Hutama Karya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus IPDN, Kabupaten Agam

2 dari 2 halaman

Tiga Tersangka

Dudy Jocom Jalani Pemeriksaan Dugaan Korupsi Kampus IPDN — Terpidana mantan Kapus Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1). Dudy diperiksa terkait dugaan korupsi pembangunan Kampus IPDN di Gowa tahun anggaran 2011.(merdeka.com/Dwi Narwoko)

Dudy dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gedung IPDN di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Selain Dudy, KPK juga menetapkan Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko dalam kasus yang sama.

Dalam konstruksi kasus ini, Dudy diduga meminta fee sebesar 7 persen atas pembagian pekerjaan antara Waskita dan Adhi Karya. Akibatnya, negara tercatat merugi Rp 21 miliar.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
IPDN
Korupsi IPDN
Minahasa
Kemendagri