PDIP Apresiasi Risma Turun Langsung Bantu Pengungsi Banjir Kaltara

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengapresiasi Menteri Sosial Tri Rismarini yang turun langsung membantu pengungsi korban terdampak banjir di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.  

Sebanyak 1374 rumah warga di lima kecamatan terendam banjir. Pemberian bantuan langsung Mensos dilakukan pada 9-10 Januari 2022 lalu.

"Saya mengapresiasi kecepatan respons Bu Risma yang hanya koordinasi dua hari langsung turun sampai ke pedalaman. Beliau sangat peduli dengan penderitaan warga perbatasan. Selain membantu warga korban, juga menyempatkan diri hingga tengah malam memeriksa langsung penyaluran berbagai jenis bantuan kepada rakyat miskin," ujar Deddy yang juga merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kaltara ini dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).

Deddy memuji langkah Menteri Risma yang turun langsung ke lokasi bersama aparat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Deddy, penyelesaian banjir yang melanda Kaltara tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah setempat. Sebab, sungai yang melintasi kawasan daerah terdampak berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Deddy mengatakan bahwa banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari Malaysia. Hulu Sungai Sembakung, yang debit airnya mengalir deras ke pemukiman, berada di wilayah Malaysia.

Namun bagi Deddy, antisipasi banjir seharusnya bisa dilakukan asal manajemen air bisa diperbaiki. Dia mencontohkan manajemen Sungai Mekong yang mengalir melewati Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kelima negara tersebut lalu membentuk forum Mekong River Commission (MRC).

"Sehingga sesuai aspirasi warga Kaltara, saya mendorong agar Pemerintah Pusat segera melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan warga Indonesia jadi korban banjir," ujar Deddy.

Banjir di Kaltara terjadi setiap tahunnya dan berdampak bagi masyarakat sekitar. Hadirnya Mensos Risma di lapangan diharapkan isu banjir Kaltara dapat menjadi pembicaraan di tingkat kabinet.