ICJR Minta Pemerintah Hentikan Promosi Pidana untuk Tanggulangi Covid-19

Alicia mengingatkan, proposal menggunakan sanksi pidana harus dipikirkan dengan matang, seksama, dan proporsional. Menurut dia, penggunaan sanksi pidana untuk penanggulangan Covid-19 telah menunjukkan kesemerawutan dan diskriminatif.

"Keberadaan sanksi pidana yang terus dipromosikan justru akan menimbulkan praktik-praktik diskriminasi dan tidak menyelesaikan masalah kepatuhan yang ingin diintervensi oleh pemerintah," kata dia.

Dia mengatakan, pembahasan mengenai sanksi pidana dalam penegakan protokol kesehatan selama pandemi juga tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi dewan perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah, karena penggunaan dan promosi sanksi pidana hanya dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Atas dasar itu, ICJR berharap DPR dan DPRD mengevaluasi cara kerja pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.

"Wakil Rakyat di DPR dan DPRD untuk kritisi proposal penggunaan sanksi pidana dari pemeritah. Wakil Rakyat di DPR dan DPRD juga bisa evaluasi penggunaan sanksi protokol kesehatan dari pemerintah," kata dia.

Menurutnya, dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, pemerintah harus lebih dahulu menjelaska siapa yang harus menggunakan aplikasi, bagaimana melakukan pendaftaran dan harus ada evaluasi berkala. Dan yang terpenting tidak dapat dibebankan sanksi kepada masyarakat.

"Selain itu, alih-alih menghukum dengan menggunakan sanksi pidana, pemerintah harus mulai memikirkan peluang-peluang insentif yang dapat menstimulus kepatuhan masyarakat. Tanpa perlu menyebarkan ancaman, sikap keras pemerintah yang terbukti menimbulkan kesewenangan kepada rakyat menengah ke bawah minim akses keadilan," tandas Alicia.