Soal Pansus Sumur Resapan, Ketua DPRD DKI: Enggak Perlu, Anggaran Sudah Nol

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara mengenai usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk membentuk Pansus Sumur Resapan. Prasetya menilai pansus tersebut saat ini tidak diperlukan.

"Saya rasa enggak perlu. Orang dananya sudah saya nolkan, ngapain bikin pansus lagi," kata Prasetya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2021).

Politikus PDIP itu menyatakan penanganan banjir di Jakarta dapat dilakukan dengan normalisasi sungai. Saat ini Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembangunan sumur resapan di sejumlah titik.

"Tapi kalau semua alur diperbaiki, dinormalisasi, kan tinggal mana sih masalahnya. Ini kan enggak, mencari-cari hal-hal yang enggak mungkin kayak sumur resapan," ucapnya.

"Saya membuktikan sendiri, masa dikeruk 3 meter, airnya dipindah keluar, ya itu buat apa. Saya rasa sebetulnya harus sadar, siapa sih yang punya ide itu, tolong ditangkap," jelas dia.

Tingginya intensitas hujan belakangan membuat kekhawatiran munculnya banjir di Jakarta. Belakangan Prmprov DKI berencana membangun sumur resapan untuk mengatasi banjir. Bagaimana perjalanannya?

2 dari 2 halaman

Banyak Masalah

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan. Usulan ini diungkapkan usai PSI menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.

"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp 400 miliar resahkan warga," kata Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, dalam keterangan tulisnya, Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Dia menilai, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tambah Justin.