Tumpah Minyak di Laut, Ini Langkah yang Dilakukan Kemenko Marves

Sebelum kegiatan observasi dilakukan, Kemenko Marves mengundang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai narasumber dalam pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) di Batam.

Kegiatan yang melibatkan Pemerintah Provinsi dan Daerah setempat itu dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan ketahanan maritim Indonesia. 

Sekretaris Deputi 1, Ishak O. Manafe yang memimpin FGD itu menjelaskan bahwa langkah awal dalam mempertahankan keberlanjutan ketahanan maritim Indonesia, dengan mengutamakan peran sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. 

"Hal tersebut begitu vital bagi Kemenko Marves," jelas Ishak dihadapan para peserta, penyelam, dan para pegawai Deputi 1 maupun dari dinas terkait. 

Dalam kesempatan itu, tim didukung penyelam didukung para profesional selam, seperti Dive Instructure (Ambon), Dive Master (Ternate), dan satu Dive Master dari Kepri. 

Setelah menyelenggarakan FGD yang dinamis, Deputi 1 langsung meninjau ke area bawah laut Kepulauan Riau, dengan metode transek tepatnya di sekitar Pulau Putri dan Lagoi. 

"Kami solidkan gerakan secara perlahan, agar Kepulauan Riau ini dapat bebas dari problem oil spill yang berdampak domno bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat," ujar Ishak.

Dengan dilakukannya kegiatan observasi ini, Ishak berhadap rencana percepatan revisi Peraturan Presiden 109/2006 tentang penanggulangan keadaan tumpahan minyak di laut dapat segera dilakukan.

Hal tersebut dapat berjalan baik, lanjut Ishak, dengan koordinasi dan komunikasi maksimal dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan frekuensi patroli dan pembuatan kajian bersama yang berfokus pada oil spill, demi mengembangkan metode efektif. 

(*)