Minta Ajudan dari TNI, Anggota DPR Hillary Brigitta Bakal Ditegur NasDem

Oleh Liputan6.com pada 03 Des 2021, 07:32 WIB
Diperbarui 03 Des 2021, 07:43 WIB
Hillary Brigitta Lasut (Liputan6.com/Johan Tallo)
Perbesar
Hillary Brigitta Lasut (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi NasDem akan menegur anggotanya di Komisi I DPR RI, Hillary Brigitta Lasut yang meminta ajudan dari TNI.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad Ali mengatakan, Hillary sebelumnya tidak berkoordinasi dengan fraksi terkait permintaannya tersebut.

"Yang pasti saya akan menegur karena itu tanpa kordinasi dari pada fraksi," ujar Ali ketika dihubungi, Kamis (2/12/2021).

Ali menegaskan, NasDem tak pernah memberikan instruksi tersebut. Apalagi memberikan surat resmi kepada institusi TNI untuk meminta ajudan.

Wakil Ketua Umum NasDem ini meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak perlu menanggapi surat dari anggota termuda DPR RI tersebut.

"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu, apalagi meminta secara resmi seperti itu. Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu karena menurut ku tidak patut," ujar Ali.

Menurutnya prajurit khusus TNI seperti Kostrad dan Kopassus tidak patut memberikan pengamanan kepada anggota DPR. Ali mengatakan, secara normatif tidak ada masalah, tetapi secara etis tidak pas anggota DPR meminta secara resmi atas nama institusi.

Juga tidak ada keperluan urgensi untuk meminta pengamanan anggota TNI. Seharusnya untuk meminta bantuan pengamanan bila ada keperluan saja.

"Enggak ada yang mendesak menurut saya sebagai anggota DPR terus kemudian meminta ajudan secara terbuka seperti itu kepada KSAD yang kebetulan dia adalah anggota komisi I. Kalau besok dipindah dari komisi I terus gimana posisinya?" tegasnya.

Kata dia, seorang pimpinan DPR saja mendapat pengawalan dari Polri. Apalagi hanya seorang anggota meminta pengawalan langsung kepada institusi TNI.

"Kemudian jadi begitu pimpinan lain rata-rata seperti itu diatur oleh negara diberikan negara kepada mereka. Kalau anggota DPR meminta pengamanan pengawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. Khusus dari NasDem, saya tidak setuju," pungkas Ali.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Alasan Hillary Minta Ajudan TNI

Sidang Paripurna Ke-2 MPR
Perbesar
Pimpinan MPR sementara, Nasdem Hillary Brigitta Lasut dan Abdul Wahab Dalimunte memimpin Sidang paripurna ke-2 MPR di Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Rapat beragenda mengesahkan jadwal acara sidang dan membentuk fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut memilih anggota TNI sebagai pengamanan keseharian aktivitasnya. Menurutnya, pengamanan anggota TNI untuk instansi lain diatur dalam peraturan Menteri Pertahanan nomor 85 tahun 2014 tentang tenaga profesi prajurit tentara nasional yang bertugas di luar instansi Kemenhan dan TNI.

Hal tersebut tertulis dalam pasal 2. Disitu disebutkan prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah, instansi non pemerintah, atau mandiri.

"Benar. Pada dasarnya tenaga BKO hal yang lumrah dan ada aturannya tepatnya di pasal 2. Dan setelah mengetahui Permen ini, saya yang sudah lama mempertimbangkan bantuan pengamanan memilih TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk tarung lapangan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/11/2021).

Hillary menolak personel TNI yang mengawalnya disebut sebagai ajudan. Tetapi, hanya sekadar bantuan pengamanan.

Hillary mengungkapkan, ia memilih anggota TNI untuk mengamankan dirinya sejak 3 November. Di situ, ia mulai vokal dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara. Di antaranya Kasus-kasus Kriminal.

"Di Jakarta masih sendirian cuma sama adik adik doang, dan bapak saya kan dinas di perbatasan beliau juga khawatir saya cuma sendirian di rumah, perempuan," ungkapnya.

Hillary menjelaskan, pengamanan anggota TNI untuk dirinya tidak menentu apakah sampai dirinya selesai menjabat anggota dewan.

"Kita lihat sih, sebenarnya kalau situasinya udah lebih kondusif, udah tahapan pemilu, tahapan pendaftaran udah selesai, survei udah keluar dan masa sidang sudah mau mulai masa sidang baru, itu biasanya mungkin bisa dipertimbangin lagi," tuturnya.

"Kalau emang masih perlu pengamanan, tapi untuk dekat-dekat ini khususnya mau Natal dan Tahun Baru minta pengamanan," sambungnya.

Politikus muda NasDem ini lalu mencurahkan bahwa tak mudah menjadi perempuan yang baru berusia 20 tahun-an dan belum menikah terjun di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak.

Menurutnya, keharusan untuk tugas di luar, bertemu banyak orang membuat ancaman dan rasa khawatir tidak terelakan. Terlebih, bertemu masyarakat hingga larut malam serta mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan.

"Belum lagi saya tinggal sendiri di ibu kota dengan bibi dan adik-adik saya yang semua masih kecil, dan ayah saya yang bertugas di daerah perbatasan yang membuat saya mempertimbangkan sebaiknya ada pengamanan. Tidak ada yang kuat secara fisik dirumah, adik laki-laki saya baru lulus SMP," ungkapnya.

Hillary mengaku, sering berselisih paham dengan banyak pihak hanya demi mempertahankan apa yang ia anggap benar dilakukan untuk masyarakat Sulut. Namun, bila tak bisa memastikan keamanan dirinya dan keluarga, ia tidak akan bisa terus bersikap berani demi masyarakat ditengah banyaknya ancaman.

"Ayah saya juga merasa jauh lebih tenang kalau saya meminta bantuan pengamanan, setidaknya sampai saya menikah," tutupnya.

Alasan Pilih TNI Ketimbang Polri

Hillary juga mengungkapkan alasannya memilih anggota TNI sebagai bantuan pengamanannya, ketimbang Polri. Dia berdalih ingin mencegah konflik kepentingan dengan kepolisian.

Hillary mengaku kerap vokal dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara. Di antaranya Kasus-kasus kriminal. Maka, bantuan keamanan tanpa polisi guna mencegah adanya konflik kepentingan.

"Saya belum pernah minta ke polisi untuk pengamanan, tapi karena saya bilang  saya sering banyak membantu mengawal kasus di kepolisian jadi untuk mencegah konfirmasi of interest aja, jangan sampai nanti salah paham atau apa, mencegah konflik of interest aja," katanya.

"Karena saya kan memang banyak bantu masyarakat Sulut di kepolisian, jadi untuk mencegah konflik of interest jadi saya lebih nyaman dari TNI," tambahnya.

Hillary yang duduk di Komisi I DPR juga bisa lebih mudah berkomunikasi dengan TNI. Diketahui, salah satu mitra kerja komisi I DPR adalah Tentara Nasional Indonesia. "Kan kebetulan saya mitra (TNI), jadi komunikasinya lebih mudah," ungkap politikus NasDem itu.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa anggota dewan mempunyai hak protokoler. Biasanya wakil rakyat memiliki pengawal pribadi dari kepolisian.

"Anggota DPR itu mempunyai hak protokoler dan diambil biasanya ada staf atau Walpri dari kepolisian," ucapnya.

Menurutnya, jika Hillary memilih anggota TNI ketimbang polisi adalah hal wajar. Terlebih, mitra komisi I DPR adalah TNI.

"Mungkin karena dari anggota Komisi I, mungkin ada kebijakan sendiri dari pimpinan Angkatan Darat sebagai mitra komisi I dan itu tidak melanggar tata tertib di DPR," pungkasnya.  

 

Reporter: Ahda Bayhaqi dan M Genantan Saputra

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya