Pengamat Politik: Jokowi Tak Akan Kabulkan Permintaan MPR Copot Sri Mulyani

Oleh Lizsa Egeham pada 02 Des 2021, 15:15 WIB
Diperbarui 02 Des 2021, 15:15 WIB
Menkeu Sri Mulyani Hadiri Seminar Nasional Nota Keuangan APBN 2020
Perbesar
Menkeu Sri Mulyani memberi sambutan pada Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020 : Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi global diselimuti awan hitam. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pernyataan pimpinan MPR yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot justru membuat lembaga itu terkesan hanya memikirkan diri sendiri.

Meski pernyataan MPR itu biasa saja, namun alasan MPR meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat Sri Mulyani cenderung subjektif.

"Biasa saja, walaupun saya katakan ya kesan dari masyarakat lembaga ini terlalu memikirkan diri sendiri," kata Hendri saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (2/12/2021).

Sebagai lembaga legislatif, kata dia, MPR sah-sah saja menegur atau memberi usulan kepada pemerintah. Hendri menyebut, baik Sri Mulyani maupun MPR memiliki citra yang sejajar di mata masyarakat.

Hanya saja, dia heran MPR yang jarang bersuara tiba-tiba meminta agar Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani. Terlebih salah satu yang dipermasalahkan adalah anggaran MPR yang terus turun.

"Menurut saya, dua-duanya tidak punya rekam jejak citra terlalu positif di mata masyarakat. Sri Mulyani di mata masyarakat juga biasa-biasa saja bahkan dikenal karena utangnya itu," ujarnya.

"Sedangkan MPR jarang sekali bersuara tiba-tiba bersuara gara-gara unsur subjektifitas pemotongan anggaran itu," sambung Hendri.

Sikap Jokowi

Dia meyakini Presiden Jokowi tak akan mengabulkan permintaan pimpinan MPR untuk mecopot Sri Mulyani. Pasalnya, Sri Mulyani merupakan salah satu menteri kesayangan Jokowi.

Menurut dia, Jokowi akan menghubungi Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk menengahi polemik tersebut. Hendri meyakini, Jokowi tak ingin kehilangan Sri Mulyani di sisa masa jabatannya.

"Saya yakin berpihak ke Sri Mulyani. Sebentar lagi pasti akan ada pertemuan, minimal Pak Jokowi kontak Bambang Soesatyo. Lebih mudah Pak Jokowi berbicara ke Pimpinan MPR daripada kehilangan Sri Mulyani di akhir masa jabatannya," tutur Hendri.

Di sisi lain, dia menyarankan Sri Mulyani datang apabila dipanggil oleh MPR. Sehingga, tidak ada kesan bahwa Sri Mulyani tak menghargai atau menghormati MPR.

"Ya MPR ada nama rakyat, dipanggil rakyat datanglah, emang Sri Mulyani digajinya pakai apa. Ya datang aja, itu akan menengahi semuanya dan citra keduanya kembali pulih lagi," ucap Hendri.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dicopot

Aksi Ketua MPR Jajal Senjata Buatan Pindad dan Kendaraan MAUNG
Perbesar
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose.

Sebelumnya, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot. Alasannya, karena dianggap tidak memerhatikan anggaran MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan DPD RI, Fadel Muhammad mengatakan, anggaran untuk MPR RI terus turun. Padahal, pimpinannya bertambah menjadi 10 orang.

Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Desember 2021.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjanjikan sosialisasi MPR empat pilar enam kali. Namun kenyataannya hanya empat kali dalam setahun. Menurut Fadel, MPR telah bicara Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. MPR mengadu kepada Jokowi terkait pengurangan anggaran.

Pimpinan MPR telah mengundang Sri Mulyani untuk menggelar rapat. Namun, Sri dua kali membatalkan rapat dengan MPR.

Sebab beberapa hal tersebut, pimpinan MPR mengusulkan Sri Mulyani dipecat sebagai menteri keuangan. Sri Mulyani dianggap menteri yang tidak etik dan tidak cakap mengatur kebijakan pemerintahan.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tutur Fadel.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya