KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid dengan TPPU

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menyatakan akan mendalami dugaan penyamaran aset hasil korupsi oleh Abdul Wahid.

"Apabila ke depan ditemukan adanya alat bukti dugaan menyamarkan asal usul harta benda yang mengarah ke TPPU, maka tim penyidik tentu akan menindaklanjutinya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/12/2021).

Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Abdul Wahid diduga ada beberapa aset yang tak dilaporkan. Dalam LHKPN tercatat Abdul Wahid tak memiliki mobil, namun tim penyidik menyita mobil milik Abdul Wahid.

"Ada beberapa aset milik tersangka AW (Abdul Wahid) yang telah dilakukan penyitaan, di antaranya satu unit bangunan, mobil dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing," kata Ali.

Ali menyatakan, data LHKPN yang disampaikan Abdul Wahid akan menjadi pintu masuk penelusuran aset Abdul Wahid. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka Abdul Wahid akan dijerat dengan TPPU.

"Data LHKPN yang dilaporkan tersebut, menjadi salah satu referensi bagi tim penyidik untuk menelusuri aset-aset lainnya," tutur Ali.