Wamenkumham: Jokowi Contoh Baik Pelaporan Gratifikasi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi contoh baik dalam pelaporan dugaan penerimaan gratifikasi. Jokowi berkali-kali melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima gratifikasi atau hadiah dari pihak lain.

"Di Indonesia sebetulnya Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh yang baik, dan ini (harus) diikuti oleh para menteri," ujar Eddy dalam webinar di akun YouTube KPK, Selasa (30/11/2021).

Eddy menyebut, setidaknya sudah dua kali Jokowi melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi. Pertama soal penerimaan piringan hitam dan tanda tangan grup band Metalicca dari Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rassmussen di Istana Kepresidenan Bogor pada 28 November 2017.

Waktu itu, Jokowi langsung melaporkan penerimaan itu kepada KPK. Oleh lembaga antirasuah, piringan hitam itu merupakan bagian dari gratifikasi. Menurutnya, saat itu Jokowi langsung mengeluarkan uang untuk membeli hadiah itu.

"Beliau tebus dengan harga Rp 10 juta karena ketika diberikan CD (compact disc) Metallica itu beliau lapor KPK, dan KPK menganggap itu sebagai gratifikasi. Kemudian beliau diberi kesempatan pertama kali untuk menebus, kemudian beliau bayar Rp 10 juta," kata dia.

Kemudian Jokowi juga mencontohkan pelaporan dugaan gratifikasi saat Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Saat itu, Jokowi diberikan banyak cenderamata melalui Tito Karnavian yang saat itu masih menjadi Kapolri.

Jokowi tidak menerima langsung hadiah tersebut, namun lantaran barang itu ditujukan kepadanya, Jokowi melaporkannya ke KPK.

"Kunjungan Raja Saudi ke Indonesia itu banyak sekali cenderamata yang diterima antara lain, yang saya tau persis diterima oleh Kapolri yang jadi Mendagri adalah Jenderal Tito kalau saya tidak salah menyerahkan pedang emas ke KPK. Ya, itu contoh dari pejabat publik yang harus ditiru," kata Eddy.