Jokowi Ingatkan Abdi Negara Tak Ambil Pungli dan Persulit Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk mempekuat integrasi serta menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dia mengingatkan abdi negara tak mengambil pungutan liar (pungli) dan mempersulit masyarakat.

"Jangan mempersulit, mengambil pungutan liar dan memberatkan masyarakat. Bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme," jelas Jokowi saat berpidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korpri secara virtual, Senin (29/11/2021).

Dia menegaskan bahwa pengabdian yang diberikan anggota Korpri kepada Indonesia tidak boleh berhenti. Jokowi meminta Korpri untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasalnya, saat ini ekspektasi masyarakat semakin tinggi dan tantangan perubahan makin kompleks. Jokowi menyebut berbagai tantangan baru bisa muncul tanpa terduga, baik karena perkembangan teknologi maupun karena musibah dan pandemi.

"Menghadapi semua tantangan ini korpri harus terus bertransformasi memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat, menjadi abdi negara. Terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien. Terus beradaptasi dengan perkembamgan ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya.

Selain itu, kata Jokowi para anggota Korpri harus mampu memberi solusi dengan cepat dan jitu sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Disisi lain, dia menyampaikan anggota Korpri harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi.

"Memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi sehingga bergerak lebih lincah dan meninggalkan sekat sekat egosektoral serta membuat prosedur yang rumit menjadi simple dan membuat yang lambat menjadi cepat," ujar Jokowi.

Menurut dia, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan dengan baik dam bijak. Jokowi berharap satu data dan pemerintahan berbasis elektronik dapat segera diterapkan di Indonesia.