Hadiri Inter Parliamentary Union, Puan Maharani Bicara Pemerataan Vaksin

Di saat yang sama, kata Puan, berkembang banyaknya berita-berita bohong yang meningkatkan polarisasi. Hal tersebut dinilai dipicu oleh bertambahnya ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.

"Tantangan-tantangan ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. Maka kita harus mengambil pelajaran tentang bagaimana memperkuat ketahanan demokrasi. Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan besar untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya," terang Puan.

"Memperkuat demokrasi berarti demokrasi harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, seperti berkontribusi mengakhiri pandemi, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan," sambung mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan menilai diperlukan pemerintahan yang baik selama krisis Covid-19. Tentu saja dalam hal ini termasuk peran parlemen yang tetap harus memberikan kinerja terbaik dalam mengakomodasi aspirasi rakyat serta memfasilitasi dialog di antara masyarakat dengan latar belakang berbeda meski banyak tantangannya.

"Parliament must be at the heart of the efforts to strengthen democracy. Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menopang goncangan dunia kita yang terus berubah," tegas Puan.

Meski dalam masa krisis, parlemen disebut harus terus menjalankan fungsinya termasuk melakukan check and balance untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi Covid-19 dan menjamin hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi. Puan mengatakan, peran parlemen di masa krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya.

"Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat," ungkapnya.

Puan menegaskan, DPR RI melakukan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja.

"Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," papar dia.