Dishub DKI: Lalu Lintas Kendaraan Naik 32,02 Persen saat PPKM Level 1

FOTO: Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra Jaya 2021 — Polisi memeriksa surat-surat pengendara yang memasuki jalur khusus Transjakarta saat Operasi Zebra Jaya 2021 di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Operasi Zebra Jaya 2021 digelar untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan adanya peningkatan volume lalu lintas kendaraan bermotor selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di Ibu Kota.

Kata dia, hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi PPKM level 1 minggu ketiga yakni pada tanggal 18-24 November 2021.

"Volume lalu lintas kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 32,02 persen," kata Syafrin, Sabtu (27/11/2021).

Lanjut dia, jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan pada PPKM level 1 mencapai 972.679 orang per hari. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 52,96 persen dibandingkan saat PPKM level 3 yaitu 635.904 penumpang dalam sehari.

"Sementara jumlah penumpang harian angkutan AKAP pada PPKM level 1 adalah 3.184 penumpang per hari, mengalami peningkatan sebesar 23,32 persen dibandingkan saat PPKM level 3, yaitu 2.582 penumpang per hari," ucapnya.

Lalu pada sektor retail dan rekreasi terjadi peningkatan mobilitas 11,86 persen. Untuk toko bahan makanan dan apotek terjadi peningkatan mobilitas sebesar 5,57 persen.

"Taman 23,71 persen, pusat transportasi umum 13,00 persen, tempat kerja sebesar 7,57 persen. Sementara mobilitas di area permukiman berkurang 3,43 persen," jelas dia.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan aturan terbaru tentang sistem ganjil genap di Jakarta. Mulai 18 Oktober 2021, ganjil genap di Jakarta berlaku pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.

2 dari 2 halaman

Memberlakukan PPKM Level 3

Sementara itu, pemerintah akan memberlakukan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan mencegah gelombang baru COVID-19 di tengah momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Periode liburan panjang menjadi tantangan dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air karena berpotensi diikuti dengan peningkatan mobilitas dan kegiatan masyarakat. Hal ini bisa memicu kenaikan kasus.