Putusan MK soal UU Cipta Kerja Timbulkan Ketidakpastian Hukum?

Liputan6.com, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law disebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, dalam putusan tersebut juga terjadi dissenting opinion dari para majelis hakim MK.

Menurut Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan Rika Irianti, ketidakpastian hukum dalam putusan tersebut lantaran MK memberikan jangka waktu dua tahun untuk memperbaikinya.

"MK telah menyatakan inkonsitusional namun masih diberi ruang untuk diperbaiki selama 2 tahun, sehingga jika kita mencermati, maka putusan tersebut tidak menghasilkan sebuah kepastian hukum," ujar Rika dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Dalam putusannya, MK menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar syarat-syarat formil pembentukan suatu undang-undang. Menurut Rika, putusan tersebut berdampak pada keresahan masyarakat dalam menyikapi putusan tersebut.

Menurut Rika, dalam pembentukan UU tersebut pemerintah telah mengeluarkan uang yang cukup banyak. Namun dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Hal ini bisa dijadikan pelajaran bagi para pembuat UU agar mengedapankan asas dalam pembentukan UU, khususnya dalam rangka perbaikan UU Cipta Kerja selama 2 tahun ke depan.

"Penegasan kalimat inkonsitusional untuk sebuah produk hukum sama dengan menyatakan produk hukum tersebut bukan produk hukum yang tegas dan jelas," kata Rika.