Baleg: DPR dan Pemerintah Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

FOTO: Minta UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Unjuk Rasa Bawa Pembalut Wanita — Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020). GSBI meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja serta menaikkan upah buruh 2021 sesuai kebutuhan rill buruh dan keluarga. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) segera memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan, pemerintah dan DPR akan melakukan langkah perbaikan sebelum masa tenggat dua tahun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi.

"Artinya DPR sangat terbuka untuk melakukan perbaikan hal-hal yang dianggap inkonstitusional sebagaimana diputuskan MK. Mekanismenya seperti apa tentu DPR akan bersama Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan. Saya rasa ini harus ditindaklanjuti segera sehingga sebelum tenggat waktu dua tahun harusnya sudah bisa selesai," ujar Christina kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Menurut Christina, metode pembentukan peraturan perundangan omnibus law diperlukan untuk pembenahan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk membenahi tumpang tindih peraturan, ketidaksesuaian materi muatan, hiper regulasi, sampai problem ego sektoral.

"Saya berpendapat Omnibus Law menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan peraturan perundang-undangan yang dialami Indonesia secara cepat, efektif dan efisien serta dapat menjadi solusi untuk melakukan penataan dan harmonisasi existing regulasi," jelasnya.

Untuk itu, Christina memandang, perlu revisi UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi jalan terbaik untuk mengadopsi metode omnibus law. Meski metode ini sudah digunakan dalam sejumlah undang-undang seperti UU Cipta Kerja, Perppu 1/2020, PP 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha, dan Permenkeu 18/PMK.03/2021.

"Kami sepakat bahwa revisi UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan menjadi jalan terbaik untuk mengadopsi teknis aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus menjadi kesempatan untuk memikirkan solusi permasalahan tumpang tindih peraturan dan ketidaksesuaian materi muatan," ujar Christina.

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang digelar mahasiswa di depan kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara, berakhir ricuh (13/10). Polisi terpaksa bubarkan massa dengan penyemprot air dan gas air mata.

2 dari 2 halaman

Putusan MK

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Meski demikian, MK menilai pembentukan UU tersebut tak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya, Kamis (25/11/2021).

Dalam putusannya, Anwar menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku hingga dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu dua tahun. Anwar meminta pemerintah maupun DPR melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun sesuai dengan ketetapan Majelis Hakim MK UU tersebut tidak diperbaiki, maka menjadi inkonstitusional atau tak berdasar secara permanen.

"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," tegas Anwar.

Selain itu, MK juga memerintahkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Ciptaker.

"Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

Liputan6.com
Author
Nila Chrisna Yulika
Editor

Baleg: DPR dan Pemerintah Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Marak Pabrik Sawit Tanpa Punya Kebun, Tata Niaga Kelapa Sawit Terancam

Indonesia Perlu Standardisasi Aturan dengan 38 Negara OECD, Menko Airlangga Pamer UU Cipta Kerja

Putusan MK

uu cipta kerja

Omnibus Law

Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Usai Gempa di Sulbar, Telan Biaya Rp 1,3 Triliun

Usai Jadi Tersangka Penistaan Agama, TikToker Galih Loss Langsung Ditahan

VIDEO: Benyamin Davnie Bakal Maju Lagi di Pilkada Tangsel

Usai Putusan MK, PKS Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran Jadi Capres-Cawapres Terpilih

Jokowi Tanggapi Putusan MK, Ucapan Selamat Anies dan Ganjar ke Prabowo

5 Tanggapan Anies Baswedan Usai Putusan MK Tolak Gugatan Terkait Sengketa Pilpres 2024

VIDEO: Tegur Suami karena Seharian Main Judi Slot, Wanita di Palembang Jadi Korban Penganiayaan

Belum Putuskan Gabung, Surya Paloh Sebut Pemerintah Prabowo-Gibran Butuh Uluran Tangan

Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran

Denny JA: Saatnya Jalankan Politik Move On Usai Putusan MK

Kisah Orang 2 Kali Ibadah Haji tapi Sia-Sia, Pahalanya Terhapus karena Ini

Atlet Esport Aura Jeixy Juga Ditangkap Bareng Chandrika Chika Terkait Narkoba

Kenduri Massal, Ajang Warga Boyolangu Banyuwangi Mohon Keselamatan kepada Yang Maha Kuasa

Dari Tanaman hingga Garam Terkontaminasi Mikroplastik, Vegetarian Bahkan Tak Bisa Hindari

5 Urutan Gunung Tertinggi di Sumatera Barat, Primadona Para Pendaki

KPK Setor Uang Rp2,1 Miliar ke Kas Negara dari 4 Terpidana Korupsi

5 Galaksi Tua yang Berhasil Ditemukan Astronom

Kisah Karomah Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi, Ulama Tawadhu yang Rela Bersihkan Toilet Masjid

PKB Buka Lembaran Baru dengan NasDem Usai Putusan MK, Cak Imin: Bisa Saja Termasuk Pilkada

Fakta Film 'The Idea of You', Tayang 2 Mei 2024

MUA Ungkap Pengantin Kesurupan Diduga karena Tidak Ziarah Kubur, Pendapat Warganet Terbelah

Curhat Janda Cantik Satu Anak, Dilarang Nikah hingga Tak Mau Dikasih Motor Gus Iqdam

Hasil Tes Urine Selebgram Chandrika Chika Cs Positif Konsumsi Narkoba

Rayakan Hari Kartini di China, Finalis Kontes Kecantikan Rekam Reaksi Orang-Orang Melihatnya Pakai Kebaya