Wagub DKI: Pemprov Sudah Diskusikan Normalisasi Sungai dengan Kementerian PUPR

Normalisasi Ciliwung — Warga melintas di jembatan berlatar pemukiman di kawasan bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap dua kendala terkait pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya mencegah banjir. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan untuk program normalisasi sungai masih terus diupayakan. Normalisasi sungai merupakan salah satu pengendalian banjir di Ibu Kota.

"Insyallah, kita sudah diskusikan dengan Kementerian PUPR," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2021) malam.

Dia menjelaskan program-program pencegahan terjadinya banjir di Jakarta telah disusun sesuai perencanaan. Riza menyatakan program pengendalian banjir tersebut salah satunya normalisasi sungai.

"Sudah disusun perencanaannya termasuk normalisasi, naturalisasi dan lain-lain. Pembangunan tanggul polder, waduk, semua sudah di susun mana prioritas tahapannya disesuaikan dengan perencanaan yang disesuaikan," jelas dia.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan normalisasi sungai selama kepemimpinannya di Ibu Kota.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Untuk kelanjutan normalisasi sungai, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan masih melakukan upaya pendekatan pada warga

2 dari 2 halaman

Sorotan dari PDIP

Dia pun meminta agar Pemprov DKI dapat mengerjakan proyek normalisasi tersebut.

"Walaupun terlambat karena selama empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," kata Tina di Gedung DKI Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Tina juga menyatakan pihaknya menyetujui anggaran senilai Rp 1,2 triliun untuk normalisasi dan restorasi sungai pada tahun 2022.

Sementara itu, dia menyatakan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar program sumur resapan dapat dihapus dan dialihkan. "Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucapnya.

Lanjut dia, normalisasi sangat penting untuk pengendalian banjir di Jakarta. "Semakin mengancamnya banjir di Jakarta ini membuat kita harus semakin bekerja keras dalam memikirkan jalan keluar terbaik agar Ibu Kota bisa mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi," jelas dia.