Misbakhun Kritisi Penggunaan Cadangan PEN dan SAL untuk PMN BUMN

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun mempermasalahkan adanya penggunaan istilah cadangan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan SAL (Saldo Anggaran Lebih) pada APBN 2021 yang digunakan untuk PMN (Penyertaan Modal Negara) pada beberapa BUMN.

Menurutnya, istilah Cadangan PEN tidak dikenal dalam nomenklatur APBN karena Program PEN itu sendiri adalah program yang ada di dalam struktur belanja APBN yang penamaannya kita beri nama Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi (i) Bidang Kesehatan (ii) Perlindungan Sosial (iii) Sektoral K/L Dan Pemda (iv) UMKM (v) Pembiayaan Korporasi (BUMN) (vi) Insentif Perpajakan Dunia Usaha

"Jadi jelas PEN adalah bagian dan masuk dalam struktur Belanja APBN," sebut Misbakhun dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, karena itu apabila tidak digunakan atau dibelanjakan pada tahun berjalan maka mata anggaran di program PEN akan menjadi bagian Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun tersebut yang sudah habis periodisasi anggarannya pada cut off per 31 Desember.

Menurut UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, Misbakhun menjelaskan tidak boleh APBN direncanakan dengan asumsi di awal akan ada SAL karena APBN disusun dengan asumsi awal penerimaan tercapai 100% dan belanja terserap 100%.

"Tetapi hal itu mustahil dan tidak mungkin tercapai. Untuk itu, Ketika belanja APBN tidak terserap 100% maka ada SAL dan itu menjadi kewenangan penuh Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara (BUN)," jelasnya.