MUI Sayangkan Masih Ada Pendakwah yang Ceramah Provokasi Larang Protokoler Kesehatan

Oleh Nanda Perdana Putra pada 26 Okt 2021, 14:07 WIB
Diperbarui 26 Okt 2021, 14:07 WIB
Ilustrasi - Sejumlah santri di Pondok Pesantren Elbayan, Cilacap, keluar dari masjid usai salat Jumat. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)
Perbesar
Ilustrasi - Sejumlah santri di Pondok Pesantren Elbayan, Cilacap, keluar dari masjid usai salat Jumat. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa percepatan vaksinasi Covid-19 merupakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Islam di Tanah Air.

Selama pandemi pun kehidupan para ulama dan masyarakat muslim terdampak.

"Berobat hukumnya wajib. Vaksinasi ini ikhtiar berobat. Dalam konsep ini, vaksinasi bertemu dengan kepentingan hukum Islam. Vaksinasi bukan hanya kepentingan pemerintah," tutur Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Arif Fahrudin dalam keterangan webinar yang diselenggarakan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (26/10/2021).

Menurut Arif, ada ribuan ulama dan ratusan ribu umat Islam Indonesia yang meninggal karena Covid-19. Sementara jutaan jiwa lainnya turut terinfeksi virus tersebut.

"Covid-19 ini bahaya nyata. Mari para ulama dan dai untuk mensukseskan vaksinasi dan terus mengingatkan protokol kesehatan. Dengan kedua langkah itu, diharapkan pandemi bisa diatasi," kata Arif.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Sayangkan Pendakwah

Suasana Salat Jumat Pertama di Masjid At-Tin
Perbesar
Seorang jemaah melaksanakan salat di Masjid At-Tin, Jakarta, Jumat (13/08/2021). Pengurus Masjid At-Tin melakukan pembatasan jumlah jamaah secara terbatas yakni 25 persen dari total kapasitas serta mematuhi protokol kesehatan secara ketat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ketua Komisi Fatwa MUI Ahmad Zubaidi menambahkan, pihaknya menemukan adanya fakta menyedihkan di tengah pandemi Covid-19 Indonesia.

Sejumlah Dai nyatanya telah membahayakan umat Islam dengan melarang penerapan protokol kesehatan, bahkan memprovokasi penolakan terhadap vaksinasi. Padahal, MUI sendiri telah mengeluarkan sejulah fatwa terkait pandemi Covid-19. Namun masih saja ada pihak yang tidak menjadikannya sebagai rujukan.

"Fatwa itu disusun oleh ulama berdasarkan pertimbangan matang. Ulama yang mewakili berbagai organisasi umat," kata Zubaidi.

Zubaidi mengajak para ulama dan dai untuk merujuk pada penjelasan secara syariah dan sains demi menuntaskan pandemi Covid-19. Hindari materi dakwah yang provokatif, mengandung unsur berita bohong atau hoaks, dan tidak terverifikasi.

"Tidak akan ada masalah kalau menyampaikan hal yang benar, sumbernya jelas, berdasarkan pemahaman utuh," Zubaidi menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya