Perludem Sebut Ada Dasar Hukumnya KPU Bisa Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik) — Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Liputan6.com, Jakarta Peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi mengatakan, KPU memiliki dasar hukum untuk memiliki kewenangan dalam menentapkan tanggal pemungutan suara, dalam hal ini berkaitan terhadap Pemilu 2024.

Diketahui, baik KPU dan Pemerintah memiliki usulan berbeda terkait hari H Pemilu 2024. Karena itu, sampai sekarang masih belum diputuskan.

"Ada tiga dasar hukum yang menegaskan bahwa KPU berwenang untuk menetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu," kata Nurul dalam webinar, Minggu (24/10/2021).

Nurul mengatakan, KPU dijamin bersikap mandiri berdasarkan konstitusi. Dan soal waktu, terlebih khusus untuk Pemilu 2024 sudah dinyatakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"UU Pemilu 2017 di pasal 167 itu juga secara terang benderang dinyatakan oleh para pembuat UU bahwa penentuan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu itu ditetukan oleh KPU dengan keputusan KPU," kata dia.

Belum ada kata sepakat baik dari pemerintah, DPR, serta penyelanggara Pemilu, KPU kembali melempar opsi pilihan waktu. Demi mengikuti keinginan pemerintah 15 Mei 2024 yang masih mendapatkan pro dan kontra, KPU mengutak-atik waktu Pilkada yang awalnya...

2 dari 2 halaman

Kemandirian KPU

Nurul menuturkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2016 juga menguatkan kemandirian KPU menetapkan jadwal Pemilu.

Konsultasi pembuatan Peraturan KPU terkait jadwal Pemilu dengan DPR dan pemerintah tidak mengikat. Sehingga, pemerintah dan DPR hanya memberikan usulan kepada KPU.

KPU memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan hari pemungutan suara dengan segala pertimbangannya.

"KPU punya dasar hukum kuat untuk bisa menetukan hari pemungutan suara Pemilu 2024 dengan berbagai pertimbangan yang menurut KPU penting untuk terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu lainnya yang tertuang di Pasal 3 UU 7/2017," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Suasana rapat pleno terbuka penghitungan suara nasional Pemilu 2024 yang digelar di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (19/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
KPU
Perludem