Puan Maharani Desak Pemerintah Upayakan Sanksi WADA Cepat Dicabut

Oleh Delvira Hutabarat pada 19 Okt 2021, 19:25 WIB
Diperbarui 19 Okt 2021, 19:25 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Perbesar
Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau vaksinasi Covid-19 di pemukiman padat penduduk Kalideres. (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran pemerintah bekerja cepat menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA). Dia mendesak pemerintah melakukan segala upaya termasuk lewat arbitrase olahraga agar sanksi tersebut cepat dicabut.

"Lakukan segala upaya agar sanksi ini cepat dicabut, kalau perlu lewat pengadilan arbitrase olahraga. Supaya Merah Putih bisa berkibar dan Indonesia tidak terkendala menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga internasional," kata Puan, Selasa (19/8/2021).

Indonesia diketahui terancam tidak bisa jadi tuan rumah event-event olahraga internasional akibat sanksi dari WADA. Menurut Puan kelalaian dalam program pengujian doping harus dicegah semaksimal mungkin.

"Karena ini menyangkut kehormatan serta nama baik bangsa dan negara. Kita tidak ingin akibat sanksi dari WADA, penyelenggaraan-penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia menjadi terkendala," paparnya.

Puan Maharani mengingatkan, Indonesia juga telah mengantongi izin perhelatan World Superbike (WSBK) yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, dalam waktu dekat. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar acara tersebut tidak terkendala sanksi.

"Jangan sampai sanksi dari WADA menggagalkan effort yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari," ungkap Puan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Ketua DPR: Sanksi WADA Bisa Pengaruhi Prestasi Indonesia

Politikus PDIP ini juga mengingatkan soal peluang Timnas Indonesia memainkan beberapa laga kandang dalam kualifikasi Piala Asia 2022. Belum lagi perhelatan Asian Games juga akan digelar pada 2022.

Puan khawatir, sanksi tersebut bisa mempengaruhi prestasi olahraga Indonesia.

"Mengingat sanksi ini diberlakukan selama 1 tahun, akan sangat miris jika saat Asian Games tahun depan, Merah Putih juga tak bisa berkibar walaupun atlet kita meraih medali," tuturnya.

Untuk itu, Puan mendorong agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan hukuman WADA ke Indonesia dapat bekerja sebaik mungkin.

"Semoga tim yang dibentuk Menpora dapat memberikan hasil terbaik," ujarnya.

Puan juga mengatakan, DPR RI akan terus mengawal hingga Indonesia terbebas dari sanksi WADA.

“Jangan sampai kekecewaan masyarakat berkepanjangan. Karena berkibarnya Merah Putih di kejuaraan-kejuaraan internasional menjadi kebangaan serta spirit untuk rakyat," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya