Rangkap Jabatan di BRIN Bukan Praktik Baru Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengangkat Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Pelantikan tersebut dinilai bukan praktik baru dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Dosen FH Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan menilai praktik ex officio seperti pengangkatan tersebut lumrah terjadi di beberapa lembaga.

Misalnya Menteri ESDM sekaligus menjadi ketua Harian Dewan Energi Nasional. Menkopolhukam menjadi ketua dewan pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, hingga anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS ) ex officio dari Kemenkeu.

"Praktek ex officio di Indonesia sudah lumrah terjadi, seperti di beberapa lembaga misalnya Menteri menjadi ex officio dalam Lembaga Non Struktural," katanya kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

Jimmy menjelaskan, berdasarkan praktik penyelenggaraan negara, tugas dan fungsi kelembagaan pelaksanaan jabatan ex officio saling berkaitan.

Pasal 5 huruf a UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK), menentukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasionai di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

"Menjelaskan keterkaitan antara tugas dan fungsi BPIP dan BRIN dalam menyelaraskan kebijakan dengan ideologi Pancasila," kata dia.

Penentuan organisasi kelembagaan BRIN sebagai bentuk kewenangan Presiden seusai Pasal 48 ayat (3) UU 11/2019. Sehingga Presiden memiliki kewenangan pengisian jabatan Dewan Pengarah

"Perihal struktur kelembagaan maupun mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengarah sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden," kata Jimmy.