Infografis Nomor Induk Kependudukan di KTP Dijadikan NPWP

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau RUU HPP disetujui menjadi UU. Persetujuan ini tercapai dalam rapat paripurna ke-7 di DPR, Jakarta, Kamis 7 Oktober 2021.

Kebijakan baru ini memuat beberapa perubahan penerapan pajak. Di antaranya, penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan, NIK sebagai pengganti NPWP bukan berarti warga usia 17 tahun ke atas sudah harus membayar pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membenarkannya.

Apa manfaat pencantuman NIK sebagai NPWP? Bagaimana ketentuannya? Simak dalam Infografis berikut ini:

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa sidang I tahun 2021-2022, Kamis (7/10/2021). Dengan pengesahan ini maka akan ...

2 dari 3 halaman

Infografis

3 dari 3 halaman

Ragam Tanggapan

NPWP
Bisnis
NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak.
Lihat Selengkapnya
NPWP
Wajib Pajak
Tokoh
Wajib Pajak atau disingkat WP adalah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Lihat Selengkapnya
Wajib Pajak
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
UU HPP
Bisnis
UU HPP adalah singkatan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Lihat Selengkapnya
UU HPP
ktp
Publik
KTP merupakan singkatan dari Kartu Tanda Penduduk.
Lihat Selengkapnya
ktp
Infografis
NIK
Nomor Induk Kependudukan
Nomor Pokok Wajib Pajak
UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Perpajakan
RUU HPP
PPh