Sukses

4 Tanggapan PDIP Terkait Dipindahnya Lokasi Balapan Formula E

Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta angkat bicara soal berpindahnya arena balap mobil listrik Formula E dari kawasan Monas. Diketahui, dua lokasi yang dipilih yaitu kawasan Senayan dan pulau reklamasi.

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta angkat bicara soal berpindahnya arena balap mobil listrik Formula E dari kawasan Monas. Diketahui, dua lokasi yang dipilih yaitu kawasan Senayan dan pulau reklamasi.

Disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, pihaknya menghormati keputusan Pemerintah Provinsi (Pemrpov) untuk memindalkan lokasi Formula E.

Namun, dirinya merasa prihatin karena kompleks Monas sempat dirusak demi penyelenggaraan Formula E.

"Tetapi Monas sudah sempat dirusak hutannya, yang butuh waktu puluhan tahun untuk bisa kembali seperti semula," ucap Gilbert kepada merdeka.com, Kamis 7 Oktober 2021.

Selain itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah juga mempertanyakan terkait pemindahan lokasi Fomrula E tersebut.

"Apa pantai reklamasi sekarang sudah diakui sendiri oleh Pemprov sebagai ikon Jakarta?" kata Ima saat dihubungi merdeka.com.

Berikut sederet tanggapan PDIP terkait pemindahan lokasi Formula E dihimpun Liputan6.com:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

1. Prihatin Kawasan Monas Sempat Dirusak

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menghormati keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) memindahkan arena balap mobil listrik Formula E dari kawasan Monas.

Dua lokasi dipilih yaitu kawasan Senayan dan pulau reklamasi. Dia merasa prihatin karena Kompleks Monas sempat dirusak demi penyelenggaraan formula E.

"Tetapi Monas sudah sempat dirusak hutannya, yang butuh waktu puluhan tahun untuk bisa kembali seperti semula," ucap Gilbert kepada merdeka.com, Kamis 7 Oktober 2021.

Saat persiapan pembangunan sarana arena balap, Pemprov DKI menebang ratusan pohon di Monas dalam rangka revitalisasi. Selain itu, uji coba pengaspalan sempat dilakukan Pemprov di kawasan Monas.

Penebangan pohon-pohon tersebut menuai protes. Bahkan, pada 26 Februari 2020, Tim asistensi Komisi Pengarah (komrah) kawasan Medan Merdeka mengambil sampel aspal untuk lintasan Formula E di Monas. Langkah ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut dampak pengaspalan di cobblestone, cagar budaya nasional.

 

3 dari 5 halaman

2. Pertanyakan Pulau Reklamasi Sudah Diakui Jadi Ikon Jakarta?

Anggota Komisi E DPRD DKI dari fraksi PDIP Ima Mahdiah mempertanyakan rencana Pemprov DKI memindahkan lokasi untuk Formula E di Senayan dan Kawasan Pantai Maju Bersama (Pantai Indah Kapuk). Lokasi tersebut sebagai pengganti Kawasan Monas yang batal menjadi area balap Formula E.

"Apa pantai reklamasi sekarang sudah diakui sendiri oleh Pemprov sebagai ikon Jakarta?" katanya saat dihubungi merdeka.com.

 

4 dari 5 halaman

3. Ingatkan Dampak Ekonomi

Ima mengingatkan Pemprov DKI agar menghitung dampak ekonomi sebagai salah satu komponen keuntungan dalam pagelaran balapan Formula E.

Dan seharusnya, imbuh Ima, Pemprov dapat menghitung opportunity cost lost yang muncul akibat dari kemacetan yang akan timbul selama masa persiapan dan balapan ini.

"Semua itu bisa terbuka terang dengan hak interpelasi anggota dewan, sehingga studi kelayakan dan dokumen-dokumen perjanjian lainnya bisa diakses juga oleh publik," terang politikus PDIP itu.

 

5 dari 5 halaman

4. Curiga Nilai Commitment Fee Formula E Tak Semahal yang Disampaikan Pemprov DKI

Terakhir, Ima menduga nilai commitment fee yang dibebankan ke Jakarta untuk Formula E tidak semahal yang telah dibayarkan.

Dugaan itu merujuk pada penurunan nilai commitment fee yang disetorkan kepada Formula E Operation (FEO).

Dia mengatakan, dalam dokumen pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) tertulis commitment fee, rerata per tahun sebesar Rp470 miliar. Kemudian, nilai tersebut turun menjadi Rp186 miliar per tahun.

"Apa setelah ramai, baru akhirnya ketahuan sebenarnya commitment fee yang sebenarnya hanya Rp186 miliar saja?" kata Ima.

Politikus PDIP itu juga mengkritisi penjelasan pihak Jakpro yang menyampaikan commitment fee diperuntukan biaya panitia acara dimulai dari tiket pesawat, hotel, logistik, membangun jaringan elektronik, dan sebagainya.

"Bagaimana mereka bisa bilang balapan ini akan sukses jika venue saja mereka masih bingung," tutup Ima.

 

(Lesty Subamin)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.