DPRD Sebut Pemprov DKI Tak Serius Kendalikan Penurunan Permukaan Air Tanah Jakarta

Penggunaan Air Tanah di Jakarta Bakal Dibatasi — Warga mengambil air menggunakan pompa tangan di kawasan Jakarta, Rabu (6/10/2021). Warga Jakarta akan dilarang menggunakan air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah semakin tinggi menyusul upaya dalam mencegah penggunaan air tanah secara terus-menerus. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki upaya untuk mempercepat pemasangan pipa air bersih sebagai solusi turunnya permukaan air tanah di Ibu Kota.

Menurut dia, pengendalian permukaan tanah sulit dilakukan tanpa adanya larangan penggunaan air tanah.

"Tapi larangan tidak bisa dilakukan apabila tidak ada pemenuhan air bersih. Bagaimana upaya Pemprov mempercepat pemasangan pipa air bersih itu yang masyarakat ingin tahu," kata Yuke saat dihubungi, Kamis (7/10/2021).

Dia menilai Pemprov DKI Jakarta tidak ada upaya untuk pemenuhan air bersih kepada masyarakat.

Hal tersebut didasarkan adanya pemotongan anggaran terhadap Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Perusahaan Daerah Air Minum Jaya (PDAM Jaya) sebesar 79 persen pada rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) 2021 dari Rp 276 miliar menjadi Rp 57 miliar.

Sedangkan saat ini kata dia, cakupan perpipaan air bersih di Jakarta masih 65 persen. Jumlah tersebut tidak bertambah secara signifikan selama empat tahun terakhir.

Yuke meminta agar Pemprov DKI juga mengedepankan azas keadilan pengendalian air di Jakarta.

"Jangan hanya rumah tangga saja disuruh menghemat air, tetapi untuk gedung perkantoran, apartemen, pabrik, lapangan golf, dan sebagainya yang masih menggunakan air tanah didiamkan. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan, mohon pikir pikir betul udah ada solusinya belum," jelas dia.

Pemenuhan hak atas akses air melalui sistem pipanisasi dari PAM JAYA belum dirasakan seluruh warga Jakarta. Padahal akses air lewat pipa untuk warga dan industri, berpengaruh besar pada kecepatan penurunan tanah Jakarta, yang menyebabkan Jakarta tera...

2 dari 2 halaman

Belum Menjangkau

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan BUMD DKI yaitu PAM Jaya belum dapat menjangkau keseluruhan warga untuk menggunakan air perpipaan. Saat ini masih 38 persen masyarakat menggunakan air tanah.

"Memang PAM kita hanya bisa mencapai 62 persen, sisanya masyarakat masih mengambil dari pompa, jetpam dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021) malam.

Riza juga meminta agar warga Ibu Kota dapat melakukan penghematan penggunaan air tanah. Sebab hal tersebut dapat menjaga penurunan muka tanah di Jakarta.

"Kami minta ke semua warga Jakarta untuk menghemat penggunaan air. Harus dijaga air sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang sulit air. Tapi tetap kita harus menjaga lingkungan kita, salah satunya adalah memastikan kebutuhan air bersih agar dihemat dijaga," ucapnya.