4 Pernyataan Mahfud Md soal 56 Pegawai KPK yang Akan Direkrut Polri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md angkat bicara soal rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bermaksud merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri.

Menurut Mahfud, dengan begitu maka kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sudah bisa diakhiri.

"Kontroversi tentang 56 Pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," ujar Mahfud dalam akun Twitternya dikutip merdeka.com, Rabu 29 September 2021.

Dia menilai, sikap Presiden Jokowi merestui 56 pegawai KPK jadi ASN Polri sebagai langkah yang benar.

Mahfud menyebut dasar persetujuan Jokowi tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun. 2020, 'Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.' Selain itu Presiden dpt mendekegasikan hal itu kpd Polri (jg institusi lain) sesuai dgn ketentuan Psl 13 Ayat (5) UU No. 30 Thn 2014," papar Mahfud.

Berikut deretan pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bermaksud merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri dihimpun Liputan6.com:

Novel Baswedan menanggapi percepatan pemberhentian 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Keputusan ini dinilai cacat hukum, ia dan pegawai lainnya akan melawan untuk memperjuangkan hak mereka.

2 dari 6 halaman

1. Bisa Selesaikan Kontroversi

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan kontroversi tentang 56 pegawai KPK karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sudah bisa diakhiri.

Hal tersebut seiring keinginan Kapolri Jendral Listyo Sigit merekrut 56 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai ASN di Korps Bhayangkara.

"Kontroversi tentang 56 Pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," ujar Mahfud dalam akun Twitternya dikutip merdeka.com, Rabu 29 September 2021.

3 dari 6 halaman

2. Persetujuan Jokowi Tak Salah

Mahfud menjelaskan langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum.

Begitu juga dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan para pegawai tersebut menjadi ASN.

"Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," terang Mahfud.

4 dari 6 halaman

3. Miliki Dasar Hukum

Jokowi Beri Arahan di Rakornas Karhutla 2020 — Menko Polhukam Mahfud Md memberikan paparan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Mahfud Md mengklaim luas kebakaran hutan pada 2019 berkurang hingga 1,5 juta hektare dibanding pada 2015. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mahfud menyebut dasar persetujuan Jokowi tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun. 2020, 'Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.' Selain itu Presiden dpt mendekegasikan hal itu kpd Polri (jg institusi lain) sesuai dgn ketentuan Psl 13 Ayat (5) UU No. 30 Thn 2014," kata dia.

5 dari 6 halaman