Birokrasi Jadi Lebih Panjang, Bima Arya Geregetan SMA Dikelola Provinsi

FOTO: Pemkot Bogor Uji Coba Pendidikan Tatap Muka di 37 Sekolah — Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat meninjau pelaksanaan uji coba pendidikan tatap muka (PTM) di SMPN 15, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (31/5/2021). Pemerintah Kota Bogor menggelar uji coba PTM di 37 sekolah hari ini dengan protokol kesehatan yang ketat. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya mendesak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II untuk segera melaporkan data sekolah tingkat SMA/sederajat yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Pasalnya, waktu pelaksanaan PTM terbatas untuk tingkat SMP dan SMA/sederajat sudah sangat mepet, yaitu akan digelar 4 Oktober 2021 mendatang.

"SMA/SMK saya belum mendapat update lagi berapa sekolah yang siap untuk PTM. Kami ingin sekalian (PTM) hari Senin. Makanya saya minta cepat," ujar Bima Arya, Selasa (28/9/2021).

Sejak awal, Bima mengaku tidak setuju pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sebab, sejak SMA/SMK tak lagi dipegang pemerintah kabupaten/kota, birokrasinya menjadi panjang dan bisa menghambat pelayanan.

Berbeda dengan SMP dan SD, kewenangannya masih berada di pemerintah kota/kabupaten. "Saya gereget kalau kewenangannya bukan di kota, ya begini. Rantai birokrasinya panjang," kata Bima Arya.

Sejumlah sekolah di Jakarta hari Senin (30/8) mulai terapkan pembelajaran tatap muka atau PTM. Sebagian orangtua mengaku gembira saat mengantar anaknya ke sekolah.

2 dari 2 halaman

Disdik Jabar Membantah

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, I Made Supriatna membantah bahwa belum melaporkan data sekolah yang telah mengajukan PTM terbatas tahap pertama.

"Kami sudah menyampaikan permohonan izin ke Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor untuk pelaksanaan PTM," ujar I Made, Rabu (29/9/2021).

Bahkan, sebanyak 115 sekolah dari SMA/SMK/SLB yang mengajukan PTM terbatas telah diverifikasi faktual oleh tim dari Satgas Penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kota Bogor dan KCD.

"Kami masih menunggu (hasil keputusan) dari Satgas Covid-19," kata I Made.

Menurutnya, sekolah-sekolah yang telah mengajukan PTM terbatas pada 4 Oktober sudah mempersiapkan secara matang, salah satunya sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan di sekolah.

"Termasuk seluruh tenaga pendidik dan pendidik semua sudah disuntik vaksin. Kalau untuk siswa tersisa 10 persen lagi yang belum divaksin," ujarnya.

Sementara itu, untuk jenjang SMP di Kota Bogor yang melaksanakan PTM terbatas tahap pertama sebanyak 43 sekolah. PTM dilakukan secara bertahap. Tahap berikutnya, ditambah 26 SMP yang melaksanakan PTM.