Lewat Surat Terbuka, ICW Kembali Ingatkan Jokowi Soal Komitmen Pemberantasan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW kembali mengingatkan bahwa Jokowi memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh sebagai presiden terhadap nasib pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk pada KPK yang hendak memecat 56 pegawainya karena tidak lulus TWK.

"Kami selaku kelompok masyarakat sipil antikorupsi merasa sangat prihatinatas situasi terakhir yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia," tulis surat terbuka yang ditandatangani Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, Selasa (28/9/2021).

ICW meyakini, KPK adalah lembaga disegani yang kini sedang terpuruk. Hal itu dibuktikan dengan merosotnya tingkat kepercayaan publik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, pekan kemarin.

ICW juga memandang bahwa pemberantasan korupsi saat ini mengalami ketidakpastian hingga kemunduran. Hal ini ditandai dengan memburuknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020 dan menjadikan Indonesia kembali sebagai negara yang dianggap sangat korup.

"Gonjang-ganjing KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi karena Presiden gagal untuk bersikap tegas dan keras terhadap siapapun yang menganggu upaya pemberantasan korupsi. Bahkan Presiden langsung yang membuka keran bagi pelemahan kerja pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK," kritik ICW tegas.

ICW melanjutkan, persoalan pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan tanggung jawab Presiden Jokowi.

Sebab, Jokowi dinilai gagal dalam memilih dan menempatkan para calon pimpinan KPK yang berintegritas. Sebaliknya, pimpinan pilihan Jokowi melahirkan berbagai persoalan di lembaga antirasuah ini, termasuk berbagai pelanggaran kode etik berat.

"Berbagai pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh pimpinan KPK terpilih," bunyi petikan lanjutan surat ICW.