Pegiat Antikorupsi Sebut Polemik TWK KPK adalah Cicak Vs Buaya yang Cerdas

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro pada 28 Sep 2021, 18:15 WIB
Diperbarui 28 Sep 2021, 18:15 WIB
Aksi Unjuk Rasa Pegawai KPK Nonaktif Bersama Pegiat Anti Korupsi
Perbesar
Penyidik KPK nonaktif, Novel Baswedan saat aksi bersama pegiat anti korupsi melakukan aksi di depan Gedung ACLC KPK Kuningan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Dalam aksinya mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pegiat Antikorupsi Dadang Trisasongko menilai, polemik cicak vs buaya dirasa relevan dengan situasi pelemahan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Dia menyebut, buaya kali ini lebih cerdas karena tidak lagi melakukan perlawan dari luar.

"Buaya ini buaya yang cerdas dan belajar gimana melemahkan KPK, saya kira pelemahan organisasi dan aturan main," kata Dadang saat diskusi bersama ICW bertajuk 'Menghitung Hari Menanti Sikap Presiden' dalam menyikapi babak akhir polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), Selasa (28/9/2021).

Dadang melanjutkan, pelemahan lembaga antirasuah semakin didukung dengan suksesnya revisi UU KPK. Dia mencatat, revisi UU KPK 2019 mengubah tiga pilar penting, yakni organisasi, orang-orang di dalamnya, dan aturan main.

"Organisasi masuk ke rumpun eksekutif, orang-orang menjadi PNS. Serangan terhadap orang tetap melalui mekanisme TWK ibaratnya dibersihkan sekalian, memasukkan pimpinan baru yang terbukti sampai sekarang (memiliki) problem integritas menjadi masalah yang terus disoroti. Munculnya dewan pengawas (dewas) yang secara kelembagaan fungsinya rancu, mereka ini mengawasi atau juga mengeksekusi?," kritik Dadang.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Kritik Keberadaan Dewas KPK

FOTO: Mahasiswa Tolak Tes Wawasan Kebangsaan dan Pelantikan Pegawai KPK jadi ASN
Perbesar
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Institut Pertanian Bogor menunjukkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Mereka menolak TWK dan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dadang menambahkan, kehadiran Dewas juga menuai banyak portes publik. Sebab kerap dinilai memberi ruang praktek impunitif terhadap integritas di dalam KPK.

"KPK seolah ada konflik di dalem, bukan internal saja, tapi agenda pemberantasan korupsi dengan pihak yang berseberangan menempatkan KPK sebagai lembaga tidak independen lagi," Dadang menandasi.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya