Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, NasDem Sebut Hemat Anggaran dan Waktu

Oleh Delvira Hutabarat pada 28 Sep 2021, 17:45 WIB
Diperbarui 28 Sep 2021, 17:45 WIB
Saan Mustopa
Perbesar
Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustofa. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengusulkan hari-H pemilu digelar pada 15 Mei 2024. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustofa menyatakan pihaknya mendukung usulan pemerintah itu.

"Fraksi NasDem di Komisi II mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu tanggal 15 Mei," kata Saan kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Saan menyebutkan NasDem mendukung usulan pemerintah karena bisa menghemat anggaran Pemilu yang diperkirakan bakal membengkak.

"Pertama dari sisi efisiensi anggaran, kita ingin melakukan efisiensi anggaran terkait dengan pemilu maupun pilkada. Nah anggaran yang diajukan oleh KPU Rp 86 triliun terus Rp 26 triliun, kurang-lebih Rp 120 triliun pemilu dan pilkada, belum nanti Bawaslu itu juga mengusulkan anggaran kan," ujar Saan.

Saan mengingatkan bahwa kondisi pandemi membuat negara mau tak mau harus efisien dalam menggunakan APBN.

"Menjadi berat buat negara dalam situasi tengah mengalami krisis akibat pandemi, itu harus kita efisienkan, bagian mana yang kita efisienkan tentu melihat tahapan-tahapannya semua," katanya.

Sementara alasan kedua menurutnya adalah efektivitas waktu karena jarak waktu yang tidak terlalu panjang antara penetapan dan pelantikan presiden.

"Kedua juga terkait dengan efektivitas jalannya pemerintahan, kalau tenggat waktu terlalu lama dengan pelantikan presiden ini juga akan mengganggu proses efektivitas pemerintahan, ketika pemilu sudah berlangsung presiden terpilih tapi suasana sudah berbeda. Hal ini perlu kita pertimbangkan, bagaimana kita membuat sisa pemerintahan tetap efektif tidak mengganggu jalannya pemerintahan," ucapnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Jarak Terlalu Panjang

Selain itu, Saan menyebut usulan KPU agar Pemilu digelar Februari 2024 tidak bagus karena jarak antara Pemilu dan Pilkada terlalu panjang.

"Melihat program dan agenda bangsa ini kenapa kita nggak perpendek, kalau di Februari kan 8 bulan waktu yang sangat lama untuk peralihan ke presiden baru, itu ada dinamika politik yang efeknya kurang bagus," pungkas Saan.

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya