Pegiat Sebut Publik Tak Mau Lagi Tagih Janji ke Jokowi soal Pemberantasan Korupsi

Presiden Jokowi Resmi Lantik Pimpinan KPK Periode 2019-2023 — Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Firli Bahuri usai pelantikan pimpinan KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua KPK, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango sebagai wakil Ketua. (Foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta Pegiat anti korupsi Dadang Trisasongko mengatakan, sebagian publik sudah mulai lelah untuk menaruh harapan besar terhadap hal ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terlebih berkaitan pemberantasan korupsi dan gaduhnya KPK.

Adapun ini disampaikannya saat diskusi bersama ICW bertema Menghitung Hari Menanti Sikap Presiden dalam menyikapi babak akhir polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Sebagian orang sudah tidak mau nagih lagi terkait pemberantasan korupsi (ke presiden), kalau mau spesifik ada survei khusus akan lebih kelihatan karena lebih banyak yang kecewa," kata Dadang seperti dikutip melalui siaran daring, Selasa (28/9/2021).

Dia mencatat, asa yang sirna terhadap Presiden Jokowi akan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi disebabkan banyaknya sejumlah kerusakan yang semakin sulit diperbaiki sejak sejak periode pertama.

Berkaca pada negara-negara lain, pelemahan badan anti korupsi itu biasa terjadi di tiga ranah. Yaitu mulai dari institusinya atau organisasinya, orang-orangnya dan aturan main aspek hukumnya atau prosedurnya.

Menurut Dadang, serangan terhadap orang sudah lama terjadi, mulai dari cicak buaya jilid 1 sampai 3 dan hal itu merupakan pembuktian akan serangan terhadap orang di tubuh KPK nyata terjadi.

"Namun tidak menyurutkan dukungan publik ke KPK, malah justru memperkuat," kata dia.

Dadang melanjutkan, cara tersebut nyatanya dipelajari oleh buaya dalam melemahkan KPK. Bahkan Dadang menyebut, buaya tersebut adalah buaya yang cerdas "Buaya ini buaya yang cerdas dan belajar gimana melemahkan KPK, saya kira pelemahan organisasi dan aturan main," kata dia.

Novel Baswedan dan 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK akan diberhentikan pada 30 September 2021, pemberhentian ini lebih cepat dari jadwal sebelumnya bulan November 2021.

2 dari 2 halaman

Pelemahan KPK Sejak Jokowi Periode Pertama

Dadang mengevaluasi, pelemahan KPK sudah ada sejak periode pertama Jokowi, tahun 2015. Agenda revisi UU KPK tercatat sudah berjalan namun memang fasenya masih naik dan turun akibat suara publik, baik di DPR dan Istana

"Tapi kenapa revisi di 2019 itu berhasil? menurut saya tidak lepas keberhasilan konsolidasi politik Jokowi, jelang dan setelah pemilu periode kedua. Ketika Jokowi bilang tidak ada beban lagi masuk peridoe dua, itu statement ke siapa?," tanya Dadang.

Dadang berasumsi, pernyataan itu bisa diarahkan ke publik atau elite politik. Namun jika dilihat trendnya saat ini, dalam dua tahun terakhir tidak ada beban dimaksud Jokowi adalah tidak adanya beban kepada elite politik yang mendukung pelemahan KPK.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi